SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memproyeksikan pendapatan daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp 22,026 triliun turun Rp 998,02 miliar (4,53%). Sehingga pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2016 menjadi Rp 21,028 triliun.
Proyeksi penurunan pendapatan daerah itu disampaikan langsung Ganjar Pranowo dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2016, Senin (3/10).
“Proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dari pendaptan daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 22,026 triliun menjadi sejumlah Rp 21,028 triliun turun sejumlah Rp 998,02 miliar atau 4,53 persen,”ungkapnya.
Menurut Ganjar, penurunan itu berasal dari beberapa komponen. Masing-masing pendapatan asli daerah (PAD) turun sejumlah Rp 1,043 triliun (7,55%) sehingga menjadi Rp 12,767 triliun. Antaralain pajak daerah turun sejumlah Rp 1,131 triliun (9,39%) sehingga menjadi Rp 10,922 triliun.
Retribusi daerah turun sejumlah Rp 2,23 miliar (2,32%) sehingga menjadi Rp 94,33 miliar. Penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp16,84 miliar (4,67%) sehingga menjadi Rp 344,01 miliar dan lain-lain PAD yang sah naik sejumlah Rp 107,06 miliar (8,28%) sehingga menjadi Rp 1,406 triliun.
Dana perimbangan naik sejumlah Rp 38,28 miliar (0,47%) yaitu dari bagi hasil pajak/bukan pajak naik sejumlah Rp 37,11 miliar (4,04%) sehingga menjadi Rp 956,13 miliar. Dan kenaikan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,17 miliar (0,02%) sehingga menjadi Rp 5,375 triliun.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sejumlah Rp 7,06 miliar (11,31%) sehingga menjadi Rp 69,49 miliar yang berasal dari dana hibah.
Dampak dari proyeksi penurunan pendapatan tersebut, secara otomatis belanja daerah pun mengalami penurunan.
“Secara keseluruhan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2016 sejumlah Rp 21,195 triliun. Mengalami penurunan sejumlah Rp 1,231 triliun atau 5,49 persen dari APBD Induk 2016 sejumlah Rp 22,426 triliun,”paparnya.
Belanja daerah dikelompokkan belanja tidak langsung dialokasikan sejumlah Rp 15,240 triliun (71,90%) dari belanja daerah. Mengalami penurunan sejumlah Rp 799,19 miliar (4,98%) dari APBD Induk sejumlah Rp 16,039 triliun.
Terdiri belanja pegawai turun Rp 534,09 miliar (18,19%) dari anggaran induk sejumlah Rp 2,935 triliun menjadi Rp 2,401 triliun. Antaralain disebabkan penyesuaian haji berdasarkan PP No.30/2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas P No.7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
Belanja hibah turun sejumlah Rp 3,5 miliar (0,07%) dari anggaran Induk sejumlah Rp 5,359 triliun menjadi Tp 5,355 triliun. “Antaralain disebabkan hibah kepada perusda CMJT untuk operasi pasar tidak dapat dilaksanakan dan hibah ke MAJT tidak dapat dilaksanakan karena MAJT merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,”kata Ganjar.
Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota turun sejumlah Rp 266,59 miliar (4,98%) dari anggaran induk sejumlah Rp 5,356 triliun menjadi Rp 5,089 triliun. “Disebabkan menyesuaikan dengan penurunan target pajak daerah,”ujarnya.
Sementara bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Desa naik sejumlah Rp 2,299 triliun menjadi Rp 2,304 triliun. Ini digunakan untuk memenuhi penanganan sarana prasarana desa.
Ganjar juga menyampaikan adanya penurunan belanja langsung. “Belanja langsung mengalami penurunan sejumlah Rp 432,00 miliar (6,76%) semula dialokasikan dalam APBD Induk sejumlah Rp 6,386 triliun menjadi Rp 5,954 triliun. Alasannya menyesuaikan penurunan target pendapatan. (jn01/jn03)
