SEMARANG, Jowonews.com- Pernyataan tegas disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pemberantasan korupsi. Gubernur menantang DPRD Jateng agar bisa membuktikan bukan menjadi sarang para pengemplang uang rakyat.
Pernyataan demikian disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo dihadapan anggota DPRD Jateng dan para pimpinan aparat hukum di Jateng di acara workshop yang diadakan DPRD Jateng bekerjasama dengan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Hotel Laras Asri, Salatiga, Senin (10/8).
Gubernur dengan tegas meminta anggota DPRD Jateng untuk membuktikan bahwa DPRD benar-benar menjadi rumah rakyat dan bukanlah sarang pengemplang uang rakyat.
“Sekarang tinggal bagaimana rekan-rekan dewan mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa DPRD benar-benar menjadi rumah rakyat. DPRD benar-benar mewakili aspirasi dan menyampaikan suara rakyat. Dan, DPRD bukanlah sarang pengemplang uang rakyat,” pinta Gubernur.
Permintaan itu disampaikan Gubernur melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Heru Sujatmoko di acara workshop yang bertema “Training Of Trainers (TOT) Sisitem Integritas Nasional Bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Jateng” tersebut.
Kegiatan TOT sendiri selain dihadiri unsur pimpinan dewan dan perwakilan anggota dewan, juga dihadiri deputi pencegahan KPK, Kajati Haryadi dan perwakilan dari Polda Jateng. Anggota dewan yang membubuhkan tandatangan sebanyak 28 dari 30 yang direncanakan. Satu pimpinan dewan Sukirman tak bisa hadir karena sakit dan dirawat di RS Elisabet Semarang, dan satu anggota dewan tidak absen karena datang terlambat.
Disampaikan Gubernur, terkait dengan semua itu, dibutuhkan individu-individu yang egaliter dan berintegritas. Dibutuhkan DPRD yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah menyusun anggaran dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Disamping itu juga bisa mengawal pembangunan secara profesional dan proporsional serta mampu menetapkan peraturan yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengaku mengapresiasi atas inisiasi dari Polda Jawa Tengah untuk mendorong terwujudnya revolusi mental di jajarannya.
“Rekan-rekan kepolisian sudah berusaha mereformasi dan mentransformasi diri agar semakin baik. Ini luar biasa di tengah sorotan masyarakat atas masih marak-nya pungli oleh oknum-oknum kepolisian,” katanya.
Gubernur bahkan mengklaim, kalau Pemprov Jateng sedang gencar-gencarnya membangun budaya kerja sebagaimana yang dikampanyekan “Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi”.
“Kami di eksekutif pemerintah provinsi Jawa Tengah juga sedang gencar-gencarnya membangun budaya kerja yang ‘Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi’. Kami telah membuat pakta integritas. Ini bagian dari upaya kami dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi,” akunya.
“Kemudian terhadap penindakan, kita akan dan sudah sikat habis rekan-rekan birokrasi yang terbukti melakukan pungli. Kita beri sanksi tegas hingga pemecatan. Bahkan kami welcome dan mendukung pemeriksaan oleh aparat penegak hukum atas indikasi dan dugaan korupsi yang dilakukan rekan-rekan di eksekutif. Ini bukti tekad dan komitmen tegas kami untuk memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” pungkasnya.
Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi ketika dikonfirmasi menyatakan tidak akan terpancing dengan provokasi dari Gubernur Ganjar Pranowo. Pasalnya, selama ini yang dilakukan DPRD Jateng juga dalam upaya memperjuangakan aspirasi dan kepentingan rakyat Jateng.
“Kita selama ini juga memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Tidak benar kalau kita (dewan, red) dikatakan ngemplang seperti itu. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat itu tidak hanya oleh dewan, tapi eksekutf juga harus begitu,” tegasnya saat dihubungi di Semarang, tadi malam.
Rukma berharap Gubernur Ganjar Pranowo tidak selalu menyalahkan orang lain seperti itu. Akan lebih baik kalau Gubernur juga introspeksi diri. “Jangan selalu menyalahkan orang lain. Ada baiknya dia (Gubernur, red) introspeksi diri,” tegasnya. (JN01)
