UNGARAN, Jowonews.com – Kabupaten Semarang sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal itu dikatakan oleh Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono, Minggu (12/6).
“Sejak tahun 2012 Kabupaten Semarang telah ditetapkan sebagai KLA oleh Pemerintah Pusat,” katanya.
Dijelaskan Gunawan, berbagai langkah lanjutan telah dilaksanakan termasuk penetapan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan anak.
“Ada 31 hak anak sesuai konvensi PBB yang perlu dilindungi secara formal. Perda Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 telah mengamankan langkah perlindungan hak anak secara formal,” kata Gunawan.
Selain itu, pembentukan desa layak anak juga terus dilakukan sebagai upaya tindak lanjut pemenuhan hak anak. Hingga akhir semester I tahun 2016 ini, telah ada 21 desa layak anak. Jumlah itu masih sekitar 8,9 persen dari total 235 desa/kelurahan yang ada.
Terkait pembentukan gugus tugas PPA, Gunawan menyebutkan telah ada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menginduk pada BKBPP. Tugas P2TP2A ini adalah menerima pengaduan dan pelaporan tentang kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak maupun kasus lain terkait hak anak.
Seterusnya, dilakukan langkah koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas kesehatan dan kepolisian. “Agar pelayanan bisa maksimal dibentuk P2TP2A di tiap-tiap kecamatan. Sehingga akses pelayanan akan lebih luas dan terjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Berdasarkan data dari Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Semarang, hingga catur wulan I tahun 2016 tercatat sedikitnya ada 40 kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan sepanjang tahun 2015 lalu tercatat ada 159 kasus serupa.
Sementara itu, Kepala BKBPP Romlah berharap para pengelola P2TP2A terus memaksimalkan kinerja pelayanannya untuk menjamin hak anak. Salah satunya untuk pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
“Sejak lama memang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang ini kita wanti-wanti agar tidak terjadi,” katanya. Ia juga berharap, melalui sosialisasi terkait bahayanya tindak kekerasan terhadap anak dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan tersebut. (jn01/jn03)
