SEMARANG , Jowonews.com– Kesadaran pengusaha Industri Kecil dan Menengah (IM) di Jawa Tengah terkait penerapan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dinilai cukup baik. Kementerian Kehutanan pun menjadikan provinsi ini sebagai barometer penerapan peraturan tersebut.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional Kementerian Kehutanan Ida Bagus Putera Parthama mengatakan, penerapan SVLK Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor kayu di Jateng sudah cukup maju jika dibandingkan dengan IKM di provinsi lain.
“Kesadaran pelaku IKM mebel Jateng untuk melengkapi usahanya dengan SVLK tersebut diharapkan bisa diikuti oleh pelaku IKM dari provinsi lain,”ujarnya di sela sosialisasi percepatan SVLK di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (27/2).
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, masih banyak para pelaku IKM yang belum mengurus SVLK. Sebagian besar karena belum memiliki sejumlah izin.
“Pengurusan SVLK ini sebetulnya hanya membutuhkan waktu 40 hari bila izin sudah lengkap. Selain itu, biaya pengurusan izin SVLK khusus IKM dibantu oleh Kementerian Kehutanan alias gratis,”ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, sosialisasi terus dilakukan. Dan pihaknya juga berharap tiap Pemda memfasilitas proses perizinan tersebut. Karena hal ini nantinya akan berhubungan dengan proses ekspor produk-produk para pelaku IKM tersebut.
“Terhitung tanggal 1 Januari 2016 mendatang, jika pengusaha mebel tidak memiliki SVLK maka tidak bisa melakukan ekspor produk. Tidak bisa jualan nanti mereka,”ujarnya.
Pemerintah sendiri, lanjutnya, mendorong para pelaku IKM agar memenuhi perizina tersebut karena menyesuaikan peraturan perdagangan asing yang menutup akses bagi masuknya kayu yang tidak memiliki izin. Selain itu, dengan SVLK ini juga untuk mengubah citra Indonesia yang selama ini identik dengan kayu illegal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko mengimbau kepada Pemkot/Pemkab agar mempercepat dan melakukan secara transparan proses perizinan tersebut.
“Pada sosialisasi ini kami juga mengundang Pemkot dan Pemkab melalui instansi terkait serta asosiasi agar lebih memahami keharusan penerapan SVLK ini. Selanjutnya diharapkan mereka melakukan koordinasi dengan pelaku usaha mebel di masing-masing daerah,”ujarnya.(JN01)
