SEMARANG, Jowonews.com – Pemprov Jawa Tengah membutuhkan anggaran hingga Rp 21 miliar untuk realisasi program kartu tani. Anggaran tersebut digunakan untuk mendata jumlah petani di 35 kabupaten/kota.
Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Jawa Tengah, Sugeng Riyanto mengatakan, anggaran tersebut didasarkan pada jumlah desa di Jateng yang menjadi sentra pertanian yakni sebanyak 8.309 desa, dan pendataan di tiap desa membutuhkan Rp 2,66 juta. Anggaran pendataan jumlah petani akan digunakan oleh 4.710 penyuluh yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng.
“Perkiraan biaya pendataan jumlah petani berdasarkan apa yang pernah dilakukan di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang beberapa waktu lalu. Pada tahun ini kami selesaikan pendataan jumlah petani di Kabupaten Batang dulu, setelah itu atau tahun berikutnya baru daerah lain,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng, Urip Sihabudin mengaku siap menganggarkan dana yang dibutuhkan untuk kepentingan pendataan jumlah petani di wilayah ini. “Kami siap menganggarkan Rp 21 miliar pada 2016 untuk pendataan petani di Jateng, karena pembuatan kartu tani harus tetap berjalan,” terangnya.
“Leading sector” pembuatan kartu tani di Jateng, saat ini sudah dilimpahkan ke Sekretariat Bakorluh Jateng.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng, Didiek Hardiana meminta Pemprov Jateng untuk lebih serius dalam menjalankan program kartu tani, mengingat kartu tani menjadi program unggulan yang disampaikan gubernur pada masa kampanye. Dari 245 kartu yang sudah didistribusikan kepada para petani di Batang, ternyata belum berjalan sesuai dengan harapan. “Untuk membeli pupuk, petani tidak harus menggunakan kartu tani,” tuturnya. (JN01/JN03)
