SEMARANG, Jowonews.com – Sebagai perlindungan terhadap nelayan, Pemprov Jateng akan terus memberikan kartu nelayan. Kartu nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kali ini Pemprov Jateng akan mendistribusikan sebanyak 81.368 kartu nelayan yang merupakan salah satu program dari pemerintah pusat telah didistribusikan secara bertahap di Provinsi Jawa Tengah.
“Kendati demikian, kartu nelayan yang telah didistribusikan itu belum bisa difungsikan karena baru untuk kepentingan ‘database’ bahwa dia (pemegang kartu nelayan) benar-benar nelayan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Lalu Muhammad Syafriadi di Semarang, Jumat, (19/8).
Ia menjelaskan bahwa “database” sebagai nelayan itu diperlukan agar pelaksanaan program-program pemerintah yang lain terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan di Jateng yang berjumlah sekitar 250 ribu nelayan, bisa tepat sasaran.
“Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan masuk melalui situ (program lartu nelayan) supaya nanti bisa ada penjaminan terhadap keselamatan kerja nelayan saat melaut, kemudian pemerintah daerah membuat sistem online,” ujarnya.
Selain itu, dengan adanya program kartu nelayan maka semua bisa terdata dengan baik sehingga program di tempat pelelangan ikan terkait retribusi dan bagi hasil dapat dikelola dengan baik.
“Dengan itu maka apa yang diamanahkan Undang-Undang tentang perlindungan nelayan benar-benar bisa dilaksanakan,” terangnya.
Lalu menargetkan kartu nelayan bisa difungsikan sesuai harapan pada tahun depan, termasuk pendataan dan pemfungsiannya.
“Bapak Gubernur ingin dalam kartu nelayan bisa sinkron dengan program kartu BBM, program dari BPJS, dan program-program bantuan dari perbankan,” ujarnya.
Sementara itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah berharap kartu nelayan dapat memberikan kemudahan kepada para nelayan mulai dari memperoleh fasilitas bantuan dari pemerintah hingga pengurusan sertifikat tanah.
Wakil Ketua HNSI Jateng Ali Mulyono menilai kartu nelayan ini juga berperan mendorong para nelayan untuk segera bergabung di kelompok usaha bersama setempat sehingga akan memudahkan pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendata secara valid.
Ditambahkan, dengan bergabungnya nelayan di kelompok usaha bersama akan memudahkan nelayan menerima bantuan ketika ada penyaluran bantuan dari pemerintah. (Jn19/ant)
