JAKARTA, Jowonews.com – Usai diperiksa selama 12 jam di Gedung KPK, Selasa (12/4), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terang dan tunai.
Ahok yang terlihat lelah pun enggan mengungkapkan lebih banyak mengenai isi pemeriksaannya tersebut dan hanya memberikan keterangan sekitar lima menit kepada ratusan wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi.
“Tidak bisa cerita BAP (Berita Acara Pemeriksaan), saya tidak mau cerita BAP,” tambah Ahok seraya masuk ke mobilnya dengan penjagaan ketat pihak keamanan KPK dan kepolisian.
Ia mengaku ditanya total 50 pertanyaan yang juga sudah diulang-ulang, salah satunya terkait perbedaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah tersebut. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harusnya basis pembelian adalah NJOP memakai Jalan Tomang Utara (sebagai lahan baru yang dibeli pemerintah provinsi DKI Jakarta) yaitu Rp 7 juta per meter persegi, bukan Jalan Kyai Tapa sebesar Rp 20 juta yang saat ini menjadi lokasi RS Sumber Waras.
“Pembelian tanah itu adalah terang dan tunai. Kalau dibalikkan harus jual balik, kalau jual balik, mau tidak Sumber Waras membeli (dengan) harga baru? Kalau pakai harga lama (artinya) kerugian negara, itu saja,” kata Ahok.
Sedangkan menurut Ahok, penentu NJOP Sumber Waras adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menyebutkan pajak lahan itu mengikuti NJOP Jalan Kyai Tapa.
“Dia tanya juga (NJOP), penjelasannya itu kan dihitung dari tim teknik, kami hanya tanda tangan penetapan, jadi tidak ada hubungan,” ungkap Ahok.
Ahok bahkan menilai bahwa BPK menyembunyikan kebenaran.
“Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran, BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, itu yang saya bilang, yaitu menyuruh untuk membatalkan transaksi beli rumah sakit, mana bisa?” tegas Ahok.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK mencocokkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
“Kita kan mencoba meng-cross check, kita pegang data audit dari BPK, kemudian ditanyakan apakah aturan-aturan yang dipakai BPK untuk membuat itu apakah sudah sesuai dengan (aturan). Atau Pak Ahok punya bantahan dari sudut yang lain, begitu kan?” kata Agus. (jn16-ant)
