JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono mengatakan Menteri ESDM Sudirman Said harus terbuka dan transparan soal harga BBM dan pungutan ketahanan energi yang akan dibebankan pada harga BBM tersebut.
Abdulhamid di Jakarta, Selasa, mengatakan hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) harus dilakukan secara transparan guna memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari manipulasi, akuntabel, dan untuk menumbuhkan kepercayaan (trust) dari publik kepada pemerintah, sebagai pengambil kebijakan.
“Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Juga tidak cukup dengan mengatakan energi fosil kita yang tak terbarukan akan segera habis. Pemerintah harus mulai lebih detail dan objektif argumentasinya kepada rakyat sebagai konsumen BBM dan objek pungut,” katanya.
Ia mengatakan, selain atas alasan undang-undang, yang itu pun harus diterjemahkan lebih lanjut ke dalam peraturan pemerintah, maka pemerintah harus terbuka terhadap komponen biaya produksi BBM dan profit yang diambil, sehingga ada alasan harga BBM menjadi seperti sekarang ini, yakni premiun Rp7.400 dan solar Rp6.700 per liternya dan per 5 Januari 2016 akan diturunkan menjadi Rp7.150 untuk premium dan Rp5.950 untuk solar. Sebab harga tersebut, menurut publik lebih mahal.
Ia mengatakan tuntutan untuk dilakukan efisiensi di PT Pertamina dan untuk membuka hitung-hitungan harga BBM-nya ke publik yang selama ini tak pernah dihiraukan sudah saatnya dijawab oleh pemerintah maupun Pertamina.
“Kini momentum bagi pemerintah dan PT Pertamina, sebagai BUMN migas, untuk mulai terbuka ke publik, disebabkan publik merasa harga BBM masih mahal dan akan dipungut biaya untuk ketahanan energi. Pemerintah harus menjelaskan secara transparan bagaimana dana pungutan itu kelak akan dikelola dan dijamin tidak dikorupsi atau diselewengkan,” katanya.
Kementerian ESDM dan Pertamina pun harus menjelaskan bahwa harga jual BBM kepada rakyat itu rasional dan merupakan produk dari perusahaan yang efisien.
Apalagi, menurut dia, pemerintah sudah berani melikuidasi Petral yang selama ini dianggap makelar dan bagian dari ekonomi rente. Adanya makelar dan ekonomi rente akan membuat harga barang mahal dan tidak efisien, sehingga jika dihilangkan akan membuat harga menjadi murah. Tapi kenyataannya tak ada perubahan signifikan setelah likuidasi Petral.
“Ini harus dijelaskan ke publik, agar tidak tumbuh pemikiran bahwa Petral yang dilikuidasi hanya digantikan oleh ‘Petral baru’ dan hanya berganti pemain,” katanya.
Ia berharap Menteri ESDM Sudirman Said tidak hanya buka-bukaan terkait kebijakan saham PT Freeport Indonesia, tapi juga harus konsisten buka-bukaan menyangkut kebijakan lainnya seperti penetapan harga BBM dan pungutan ketahanan energi yang langsung dirasakan oleh rakyat. (Jn16/ant)
