JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan bertekad memperbaiki kualitas laporan keuangan setelah pada 2014 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan beberapa catatan.
“Terima kasih atas pemberian opini BPK RI untuk pencapaian opini tertinggi atas Laporan Keuangan KKP tahun anggaran 2014. Selanjutnya, kami akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan,” kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam rilis berita KKP di Jakarta, Kamis.
Sjarief mengatakan ada beberapa upaya yang akan diperbaiki antara lain peningkatan komitmen pemimpin dalam penerapan akuntansi berbasis aktual.
Selain itu, ujar dia, peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi serta semakin menyinergikan antarunit terkait dengan segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI tersebut.
Apalagi, lanjutnya, pelaporan keuangan pemerintah kini memasuki era baru dengan adanya penerapan berbasis akrual.
Ia berharap informasi keuangan yang dihasilkan akan lebih bersifat komprehensif sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
“Saya berharap, pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjadi momentum pada tahun 2015, bahwa KKP berkomitmen tinggi untuk turut serta menjadi agen perubahan dalam transparansi keuangan dan pencapaian kinerja guna peningkatan kualitas laporan keuangan,” katanya.
Sekjen KKP juga menyatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.
Sjarief mengakui perubahan ini memang bukan hal yang mudah untuk dijalankan, terutama oleh pengelola keuangan, sehingga memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran birokrasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.
Namun, Sjarief meyakinkan bahwa pihak KKP akan berkomitmen penuh dalam penerapan akuntansi laporan keuangan berbasis akrual tersebut.
Adapun yang akan dilakukan, ujar dia, antara lain mendidik SDM KKP dalam penerapan akuntansi berbasis aktual, baik yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KKP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“KKP juga akan melakukan pencanangan komitmen para pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta membuat peraturan dalam mendukung penerapannya,” ucap Sjarief. (Jn16/ant)
