SUKOHARJO, Jowonews.com – Ketua Komisi B DPRD Prov Jateng Chamim Irfani mengatakan pihaknya akan serius membahas tentang pengaduan Koperasi Jamu Indonesia terkait BBM subsidi. Menurutnya, di Jawa Tengah sudah ada kebijakan BBM bersubsidi bagi UMKM yang telah mengurus perizinan ke desa dan kepolisian. Akan tetapi, namun faktanya di lapangan masih ada UMKM yang ditangkap karena menggunakan BBM bersubsidi. ”Kmai berjanji akan segera mengadakan pembahasan lintas komisi yang akan mengurai permasalahan BBM bersubsidi untuk UMKM,” ungkapnya.
Pada kunjungan ke Sukoharjo beberapa waktu lalu, Komisi B mendapatkan keluhan dari Ketua KIJAI (Koperasi Jamu Indonesia) Bimasakti, Hj Murtiyah. Pada saat itu, Murtiyah menyampaikan aspirasi dari para produsen dan penjual Jamu mengenai dukungan pemerintah yang masih minim. Murtiyah menjelaskan beberapa kendala yang masih dihadapi penjual di kampung jamu.
Di antaranya persoalan subsidi BBM dan perizinan UKM. “Pemerintah harus mensupprot perijinan, jangan dipersulit, di level daerah usaha kecil yang memasukan perizinan harus dipermudah, kemudian naik di provinsi juga, sampai ke pusat, jangan hanya usaha yang besar besar, usaha kecil seperti UKM gini juga harus dibantu,” ungkapnya di depan rombongan Komisi B DPRD Jateng yang berkunjung ke Sukoharjo.
Desa Nguter dipilih menjadi Kampung Jamu oleh Kementrian Kesehatan RI pada November 2012 lalu, sekaligus sebagai sentral Kegiatan dalam rangka 4 Tahun Brand Jamu Indonesia. Terpilihnya desa ini diantaranya karena kabupaten Sukoharjo pernah menjadi Juara 1 tingkat Nasional lomba Tanaman Obat. Selain itu Keluarga pengusaha jamu gendong di Nguter ada 1000 orang, 112 perusahaan jamu yang berskala kecil hingga nasional, sebanyak 60 perusahaan telah tergabung dalam Koperasi Jamu Indonesia. Jn16
