KENDAL, Jowonews.com – Komisi E DPRD Jawa Tengah tidak menemukan kendala yang serius dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di Kendal. Sebaliknya, sejumlah sekolah terutama SD dan SMP masih kekurangan murid.
Hal itu diketahui dari paparan Kepala Bidang (Kabid) SD-SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal Joko Supratikno saat menerima rombongan Komisi E, Senin (9/7/2018).
Selaku Ketua Rombongan DPRD, Karsono mengungkapkan ada tiga isu yang menjadikan Komisi E untuk beberapa pekan ke depan harus berkeliling ke sejumlah daerah. Pertama perihal PPDP online. Secara serentak, semua daerah telah membuka penerimaan siswa baru untuk SD-SMP.
“Apakah dari sistem daring (online) ada kendala yang serius. Beberapa daerah seperti di Tegal ada kendala kelebihan murid, terlebih dengan sistem zonasi,” ungkapnya.
su kedua perihal surat keterangan tanda miskin (SKTM), apakah ada penyalahgunaan atau tidak. su ketiga ada soal pernyataan Mendikbud soal rotasi guru dari sekolah favorit ke sekolah pinggiran.
“Isu-isu tersebut saat ini menjadi ramai. Banyak orang tua siswa mempertanyakan sistem zonasi, termasuk adanya dugaan penyalahgunaan SKTM. Mohon ada penjelasan,” ungkapnya.
Joko menjelaskan, untuk Kendal sejauh ini tidak ada kendala sangat serius. Sejauh ini tidak ada laporan yang masuk ke Pemkab Kendal. Terlebih Kendal lebih banyak pola pendidikan pondok pesantren atau sistem asrama. Kondisi itulah yang menjadikan banyak orang tua tidak menyekolahkan anaknya di pendidikan formal. Secara penyebaran sekolah pun, diakuinya cukup merata baik yang berada di wilayah selatan maupun utara. Dengan demikian tidak ada penumpukan siswa mendaftar di sekolah yang ada di kota kabupaten.
“Di Sukorejo, Weleri ada sekolah-sekolah favorit. Tidak perlu jauh-jauh ke kota Kendal,” ucapnya.
Khusus di Kaliwungu, seiring pertambahan penduduk ada sekolah yang kelebihan siswa. Namun demikian hal itu tidak mengganggu penerimaan siswa. (ADV/JWN3)
