JAKARTA, Jowonews.com – Abdul Fikri Faqih, Anggota Komisi VIII DPR RI menilai program perlindungan sosial oleh Kementerian Sosial bagi penyandang disabilitas belum proporsional. Ia mengakui, program yang diintegrasikan oleh kementerian yang dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa tersebut sudah banyak, hanya saja database penyandang disabilitas yang digunakan selama ini kurang update sehingga dapat menjadi hambatan tersendiri.
“Pemerintah harus segera melakukan program pendataan guna menentukan program yang proporsional bagi mereka,” ujarnya dalam Lokakarya Nasional Dunia Kerja Ruang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Hotel Double Tree, Jakarta (27/10).
Fikri menyebutkan, saat ini RUU Penyandang Disabilitas sudah resmi menjadi inisiatif DPR sehingga selanjutnya giliran pemerintah untuk menyiapkan materi sandingan agar bisa dibahas bersama DPR .
Anggota Fraksi PKS ini menyebutkan, “Proses selanjutnya tergantung tidak hanya DPR tetapi pemerintah juga perlu ambil bagian guna mempercepat Ampres agar tidak molor lagi karena RUU ini merupakan luncuran DPR periode sebelumnya. Jangan ditunda-tunda lagi.”
Sebagaimana diketahui, pada 3 Desember mendatang merupakan Hari Disabilitas Internasional. Pihaknya berharap, RUU tersebut dapat selesai segera sehingga Indonesia dapat menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindunhan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang sudah disahkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2011. (JN03)
