Jowonews

Logo Jowonews Brown

Komitmen Kepala Daerah Penting dalam Meraih WTP

ILustrasi WTP
ILustrasi WTP
ILustrasi WTP

Kudus, Jowonews.com—Setiap Daerah yang menginginkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) soal pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperlukan komitmen yang kuat dari kepala daerahnya. Demikian dikatakan Kepala Bidang Akuntabilitas BPKP Jateng Muhammad Sugeng.

“Selain komitmen dari kepala daerahnya, juga perlu dukungan dari bawahannya karena tidak mungkin kepala daerah bekerja sendiri untuk mencapai WTP,” ujarnya usai menjadi pembicara pada sosialisasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pelatihan SIMDA, di Kudus, Senin (27/10).

Sejauh ini, kata dia, kabupaten/kota di Jateng yang meraih WTP memang menunjukkan grafik meningkat.

Adapun kabupaten/kota di Jateng yang mendapatkan opini WTP, yakni Kabupaten Kudus, Temanggung, Boyolali, Solo, Banyumas, Pemprov Jateng, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, dan Jepara.

Agar bisa mempertahankan penilaian tersebut, kata dia, pemerintah daerah juga harus bekerja maksimal, salah satunya harus berupaya mengurangi kemungkinan adanya catatan-catatan sebelumnya.

Adapun upaya mendorong agar semua daerah mendapatkan opini WTP, salah satunya yakni lewat pendampingan yang diberikan melalui bimbingan teknis kepada masing-masing daerah.

Bupati Kudus Musthofa menegaskan, semua SKPD di Kudus wajib mendukung upaya Pemkab Kudus kembali meraih WTP pada APBD 2014. “Kita sudah berpengalaman dalam meraih WTP dua kali, sehingga tahun ini juga harus bisa meraih penilaian yang sama,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengingatkan, memanfaatkan bimbingan teknis yang diberikan oleh BPKP dengan sebaik-baiknya. “Silakan bertanya sebanyak mungkin, dari pada nantinya muncul temuan,” ujarnya.

Bupati yang telah memimpin Kudus di tahun ke-7 ini meminta kepada semua peserta sosialisasi untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.

Ia menganggap, pada era transparansi bagai hidup di dalam akuarium yang semua masyarakat melihat dengan jelas pengelolaan keuangan daerah. “Konsep bahwa sosialisasi ini hanya sekadar formalitas hendaknya ditinggalkan,” pungkasnya. (JN03)

BACA JUGA  Korban dari Keluarga Mampu

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...