Semarang, Jowonews.com—Pimpinan DPRD Jateng akan melakukan konsultasi ke kementrian dalam negeri (Depdagri) pada tanggal 29-30 Oktober. Langkah itu sebagai salah satu upaya mencari solusi terkait konflik alat kelengkapan DPRD.
Rencana konsultasi pada hari Rabu- Kamis-itu diungkapkan Ketua DPRD Jateng Rukma Setya Budi. “Rencananya hari Rabu/Kamis ini, 5 pimpinan dewan akan berangkat semua ke Kemendagri untuk konsultasi alat kelengkapan dewan,” ungkapnya, kemarin.
Lima pimpinan dewan akan didampingi 5 pimpinan komisi di DPRD Jateng. Masing-masing Msruhan (Ketua Komisi A), Hamim irfani (Ketua Komisi B), Asfirla Harisanto (Ketua Komisi C), Alwin Basri (Ketua Komisi D) dan Joko Purnomo (Wakil Ketua Komisi E).
Keikut sertaan lima pimpinan komisi konsultasi ke kementrian dalam negeri ini tentu sangat menarik sekali. Bahkan bisa dibilang nekat. Pasalnya, persoalan alat kelengkapan dewan, termasuk didalamnya komisi sampai sekarang belum selesai.
Keabsahan mereka sebagai ketua komisi juga masih dipertanyakan. Karena sesuai dengan tatib DPRD Pasal 62, untuk pembentukan komisi, jumlah anggota komisi harus 19. Tapi saat komisi DPRD Jateng dibentuk, nasing-masing jumlahnya hanya 12 orang anggota.
Hal itulah yang sampai saat ini masih menjadi polemik dan akhirnya mau dikonsultasikan ke kemendagri. Ironisnya, saat belum ada kepastian keabsahannya, mereka sudah berani melakukan kunjungan kerja atas nama komisi.
Padahal seharusnya kalau keabsahannya belum jelas, apalagi menyangkut materi yang akan dikonsultasikan, yang ikut konsultasi adalah perwakilan fraksi, bukan komisi. Apakah ini tidak melanggar hukum? Apakah berarti sekwan mengakui keabsahan alat kelengkapan dewan yang sekarang ada?
Terkait hal ini, Sekertaris DPRD Jateng Priyo anggora tidak mau masuk ke persoalan itu. Dia menyampaikan sifatnya setwan hanya memfasilitasi kegiatan dewan. Terkait nama-nama 5 pimpinan komisi yang akan mendampingi 5 pimpinan dewan ke kemendagri, itu sepenuhnya yang menentukan Ketua DPRD Jateng Rukma Setya Budi. “Saya hanya menindaklanjuti desposisi dari ketua dewan yang mencantumkan 5 nama itu,”tukasnya.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi membenarkan adanya rencana konsultasi tersebut. Konsultasi akan dilakukan oleh 5 pimpinan dewan. Dengan konsultasi ke kementrian dalam negeri, diharapkan akan ada solusi terkait dengan persoalan alat kelengkapan dewan, di DPRD Jateng. Dimana dalam paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan, 4 fraksi melakukan walk out.
Bahkan sampai sekarang tidak memasukkan nama-nama kedalam alat kelengkapan dewan. Keempat fraksi itu adalah fraksi Golkar, Gerindra, PAN dan PKS. Mereka tidak mengakui pembentukan alat kelengkapan dewan yang telah dilakukan 4 fraksi yang lain, yaitu PDIP,PKB,PPP dan Demokrat.
“Dengan melakukan konsultasi, diharapkan akan ada kejelasan. Sehingga dewan juga segera bisa bekerja,” tukas Ahmadi, Selasa (28/10). (JN01)
