JAKARTA, Jowonews.com – Pertamina memiliki cara tersendiri dalam menghindarkan adanya penyimpangan dalam kontrak kerja. Dalam hal ini Pertamina minta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pelaksanaan kontrak minyak dan gas yang dilakukan Pertamina.
“Misalnya dalam proses pengadaan dalam pengendalian arus minyak kemudian pelaksanaan proyek, kontrak-kontrak dengan pihak lain dan sebagainya, saya kira itu hal-hal yang Pertamina butuh support, apakah itu nantinya bentuknya pendampingan dan sebagainya sehingga kita bisa menghindari adanya kesalahan-kesalahan langkah ke depan,” kata Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto di gedung KPK Jakarta, Kamis (24/3).
Dwi dan jajaran petinggi PT Pertamina bertemu dengan pimpinan KPK termasuk Ketua KPK Agus Rahardjo. “Tentu saja kegiatan-kegiatan yang sekarang menjadi concern KPK untuk investigasi kami juga akan support. Hal-hal yang berkaitan dengan arus barang misalnya arus minyak, gas, bagaimana material-material balance-nya kemudian aspek pengadaan, transaksi kontrak-kontrak kerja sama dan sebagainya,” terangnya.
Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa KPK akan segera menurunkan tim satuan tugas (satgas) ke Pertamina untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.
“Satgas pertama kan sudah kita tugaskan ke beras, satgas kedua ini segera kita berangkatkan, kita deploy ke Pertamina karena banyak hal yang perlu pendampingan, terobosan supaya Pertamina selalu menegakkan integritas, menjadi lebih transparan, menegakkan governance (tata kelola),” tandasnya.
Salah satu kontrak yang diawasi dan dapat diusut KPK terkait PT Orbit Terminal Merak (OTM). Seperti diketahui, mantan Ketua DPR Setya Novanto pernah mengirimkan surat berkop DPR yang ditujukan kepada Dwi Soetjipto pada 17 Oktober 2015 berisi penagihan agar PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Orbit Terminal Merak (OTM) karena selama ini, PT Pertamina menyimpan BBM di perusahaan tersebut namun hingga saat ini Pertamina belum menggubrisnya.
“Tadi kan sudah disebut salah satunya di Merak, di Merak itu segera kita tindak lanjuti, kita nanti akan segera memberikan rekomendasi,” tambah Agus. (JN19/Ant)
