JAKARTA, Jowonews.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diminta untuk menjaga netralitasnya dalam gelaran PIlkada serentak 2017. Ini juga seiring dengan harapan masyarakat akan netralitas industri penyiaran dalam pilkada.
“Kita akan menghadapi Pilkada serentak 2017, dan itu ujian bagi KPI Pusat dengan komisoner baru apakah mampu menjalankan tugasnya,” kata anggota Komisi I DPR Evita Nursanti dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan KPI Pusat, di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (20/9).
Pihaknya meminta KPI Pusat serius dalam mengawasi isi siaran itu, salah satunya harus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut politikus PDIP itu, KPI harus menunjukkan netralitasnya dalam Pilkada karena banyak pemilik media mendukung salah satu calon dalam kontestasi Pilkada. “KPI periode lalu ‘ompong’ dan mengawasi isi siaran dalam Pilpres dan Pileg lalu, kami tidak ingin itu terjadi khususnya di Pilkada 2017,” ujarnya.
Dia meminta KPI bersikap keras apabila ada industri penyiaran yang tidak adil dalam menampilkan isi siarannya.
Anggota Komisi I DPR, Arwani Thomafi menilai KPI harus memastikan lembaga penyiaran bisa netral dalam mengikuti pelaksanaan tahapan Pilkada dan Pemilu.
Menurutnya, saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak lembaga penyiaran yang dikuasai pemilik modal dan aktif dalam dunia politik sehingga itu menjadi tantangan KPI. “Bagaimana KPI mengelola penyiaran bebas kepentingan politik dan kekuasaan sehingga itu tugas penting KPI,” terangnya. (Jn19/ant)
