JAKARTA, Jowonews.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya akan mengundang beberapa ahli untuk meminta masukan terkait sah atau tidaknya Pansus Hak Angket KPK yang sedang bergulir di DPR RI saat ini.
“Hak angket itu kan belum pasti. Kami baru saja bicarakan bersama-sama, tentu kami akan mengundang beberapa ahli untuk meminta masukan apa yang nanti kami harus lakukan,” kata Basaria di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/6).
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian apakah Pansus tersebut akan menjalankan kegiatannya sesuai dengan kewenangannya atau tidak.
“Kalau kemudian ternyata menjalankan tidak sesuai dengan kewenangan tentu saja itu tidak sah, tetapi nanti kami lihat lebih lanjut bagaimana sikap final dari KPK,” ucap Febri.
Terkait ahli yang dimintai masukan oleh KPK, Febri menyatakan bahwa salah satunya terdapat ahli hukum tata negara untuk membahas soal sah atau tidaknya Pansus tersebut.
“Tentu ahli hukum tata negara yang terpenting di sana, nanti akan kami ‘update’ lebih lanjut ahli-ahli yang terkait dengan kewenangan DPR untuk melakukan hak angket itu,” tutur Febri.
Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR RI pada Kamis mengadakan rapat perdana setelah memiliki pimpinan pansus. Salah satu yang dibahas dalam rapat itu mengenai mekanisme kerja pansus, yaitu keterkaitan kepatuhan KPK terhadap konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, kata Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa.
“Rapat kami membahas agenda kerja dan mekanisme kerja pansus, misalnya, tujuan penyelidikan bagaimana keterkaitan dan kepatuhan KPK terhadap konstitusi dan perundang-undangan,” kata Agun Gunandjar di Gedung Nusantara II, Jakarta. (jwn5/ant)
