JEPARA,Jowonews.com – Anggota KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan yang harus diberikan kepada masyarakat. Mestinya pendidikan politik diberikan secara berkelanjutan, tidak hanya saat menjelang digelar momen politik seperti pemilihan umum (pemilu).
“Masyarakat pemilih ini harus dicerdaskan dalam hal berpolitik. Dan untuk mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik, perlu pendidikan yang berkelanjutan, tidak instan,” ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, problem pemilu 2014 yang baru saja digelar banyak mencerminkan kecerdasan dan kedewasan masyarakat pemilih masih perlu ditingkatkan lagi. Persoalan money politics atau politik uang yang selalu ramai diperbincangkan dalam setiap momentum pemilu adalah contoh riil rapot merah demokrasi di Indonesia.
“Dalam berbagai diskusi pasca pemilu, banyak yang memberikan testimony soal berapa banyak masyarakat menerima uang sebelum pencoblosan. Selain penegakan regulasi yang harus diperketat, pencerdasan masyarakat pemilih adalah keniscayaan,” paparnya.
Problem lainnya adalah fanatisme berlebihan yang berpotensi memecah belah persatuan. Hal itu sangat kental terjadi pada saat pemilu presiden dan wakil presiden.
Dia mencontohkan, perilaku masyarakat pemilih dalam memberikan dukungan kepada calonnya banyak yang mengabaikan etika. “Misalnya banyak yang saling menjatuhkan kelompok lain dengan mengunggah informasi yang tidak benar di media social selama pemilu 2014 lalu. Itu perilaku berpolitik yang tidak dewasa sedang diperlihatkan masyarakat kita,” jelasnya.
Dalam hal ini, Subchan mengatakan KPU Jepara telah mengusulkan kepada pemerintah daerah agar lebih memperbanyak program kegiatan pendidika politik bagi masyarakat di semua lapisan. “Usulan program pendidikan politik ini sudah saya sampaikan secara resmi melalui proposal ke pemkab melalui berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Jepar, Aris Isnandar siap mengawal usulan program pendidikan politik ketika pembahasan anggaran di dewan. “DPRD juga siap memfasilitasi jika diperlukan pembahasan lebih lanjut antara KPU dan SKPD terkait,”tukasnya.(JN01)
