Semarang, Jowonews.com – Polemik seputar Undang – Undang (UU) Pilkada yang hingga sekarang belum ada kejelasan membuat sejumlah pihak, baik itu partai maupun tokoh serta elemen masyarakat lainnya mengalami kebingungan, terutama terkait kepastian apakah Pilkada akan langsung atau melalui DPRD.
Di Jawa Tengah, meski belum ada kejelasan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengaku tak mempersoalkan terkait Pilkada yang digelar di 17 daerah di Jateng akan digelar langsung maupun melalui DPRD. “keduanya sama – sama tidak bertentangan dan tidak melanggar konstitusi, dan yang jadi persoalan adalah justru jika hal tersebut dijadikan acuan oleh kelompok yang pro maupun yang kontra menganggap argumennya paling benar,”kata ketua KPU Jateng , Joko Purnomo, Sabtu (6/12/2014) di Semarang.
Selain itu, Joko juga menyampaikan yang terpenting adalah bahwa perjalanan pembangunaan dalam pemerintahan inilah yang yang sebenarnya penting untuk dipersoalkan. “Kalau saya suruh memilih, sekarang yang tepat bagi partai yang langsung, karena lima tahun itu waktu pendek, namun yang lebih penting adalah proses perjalanan 10 tahun banyak manfaatnya atau mudharatnya,” ungkapnya.
Seperti diketahui, hingga saat ini masih ada tarik menarik terkait pembahasan PERPU No. 1 Tahun 2014 terkait Pilkada. Sementara, di Jateng sendiri akan melaksanakan 17 Pilkada sepanjang Mei hingga November tahun depan.
Pilkada yang akan digelar di Jateng tersebut yaitu yaitu Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Pemalang. (JN03)
