JEPARA, Jowonews.com – Di lingkaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun DPRD Jepara, kunjungan kerja ke luar daerah dengan niat studi banding dan sejenisnya sudah menjadi kelumrahan hampir setiap tahun. Kunjungan kerja tersebut menghabiskan anggaran yang tak sedikit namun hasilnya masih minim dirasakan oleh masyarakat. Agenda yang lebih mirip plesiran ini pun dipertanyakan.
Lukman Hakim dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Jepara menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pemkab secara kolektif, maupun di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga dewan lebih terasa sebagai ajang menghabiskan anggaran guna memberikan fasilitas liburan ke luar daerah. Pasalnya, kunjungan kerja tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja.
“Terlebih kunjungan kerja ramai dilakukan mendekati akhir tahun anggaran. Terkesan, anggaran yang mungkin masih belum dibelanjakan, ramai-ramai untuk dihabiskan hanya agar serapan anggaran dinilai sudah maksimal,” terang Lukman, yang juga aktivis di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah ini.
Indikasi kunjungan kerja itu lebih mirip liburan para pejabat lantaran dilakukan oleh banyak pejabat dalam satu rombongan. Dan hampir semua pejabat memperoleh giliran.
Dia menilai, kunjungan kerja, terlebih dalam wujud studi banding di era keterbukaan informasi saat ini sudah tidak lagi penting dan efektif. Sebab segala informasi mengenai kondisi di daerah lain sudah bisa diakses melalui dunia maya. Bisa dipastikan semua wilayah memiliki website resmi, bahkan di tingkat SKPD. Semua intansi negera pun sudah memilikinya.
“Keterangan yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui sambungan telepon. Jika butuh hal yang lebih detail, cukup pejabat yang berkepentingan yang pergi. Tidak rombongan,” ucapnya.
Tak efektifnya kunjungan kerja tersebut bisa terlihat dari hasil kinerja Pemkab secara umum, SKPD dan Dewan. Dalam catatannya, jarang kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada hasil kunjungan kerja itu. “Semua masih didasarkan program terdahulu, dan disetir berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi, baik dari Pemprov maupun Pemerintah Pusat,” tandasnya.
Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto menerangkan, esensi dari kunjungan kerja itu memang diharapkan agar Pemkab, beserta SKPD bisa menerapkan hasil kunjungan di Jepara. Sehingga daerah yang dikunjungi memang tidak sembarangan melainkan sesuai dengan kebutuhan. (JN01/JN03)
