SEMARANG,Jowonews.com – Kalangan DPRD Jateng merasa tidak dianggap keberadaanya sebagai mitra oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Penyebabnya, Gubernur secara sepihak mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Jateng tanpa melibatkan dewan.
Padahal, didalamnya berisi pemberlakuan uji coba sekolah lima hari di Jateng tahun ajaran 2015/2016. Meski hanya lima hari sekolah, jam pelajaranpun bertambah mulai 07.00 sampai 17.00.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Joko Purnomo mengaku sangat menyayangkan dengan diterbitkannya SE yang dilakukan Gubernur secara sepihak. Sebab selama ini Pemprov tidak pernah membahas membahas masalah itu dengan Komisi E yang memang konsen dan membidangi masalah pendidikan.
“Kalau Gubernur menganggap DPRD mitra, mestinya jangan mengeluarkan SE sepihak. Tapi justru kami tidak dilibatkan,” katanya, Kamis (23/7).
Joko menambahkan, sebagai Gubernur mestinya harus melibatkan DPRD sebagai mitra. Sebab, kebijakan yang diambil merupakan kebijakan publik yang berdampak pada pendidikan di Jateng. Ia juga mengkritisi kebijakan itu bersifat ujicoba dan membolehkan sekolah yang tidak siap untuk tak melaksanakan sekolah lima hari.
“Artinya ini bentuk pesimistis dari Gubernur jika sekolah lima hari bakal berhasil. Mestinya kebijakan harus tegas,” imbuhnya.
Dewan juga mengkritik ujicoba yang dilakukan ternyata untuk semua sekolah di Jateng. Mestinya jika uji coba cukup mengambil sampel, kemudian dilakukan evaluasi, apakah hasilnya menggembirakan atau justru sebaliknya. Pihaknya mengaku sebenarnya sudah melakukan penyerapan aspirasi ke beberapa daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tentang rencana kebijakan ini beberapa waktu yg lalu.
“Ini kami lakukan sebagai langkah antisipasi apabila suatu waktu, Pemprov meminta masukan DPRD. Ternyata antisipasi meleset, dan SE sudah meluncur, tp kami sebagai mitra tidak pernah diajak bicara,” tambah Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zend Adv.
Ia mengatakan, kekecewaan Komisi E cukup beralasan. Sebab, jika dipaksakan lima hari sekolah pasti bakal memiliki titik jenuh yang dialami anak-anak dan guru. Bahkan, pihaknya tidak setuju dengan pemberlakuan kebijakan tersebut. “Jelas nanti akan ada titik jenuh, jelas kami tidak sepakat apapun alasannya, karena berbagai pertimbangan,” tambahnya.(JN01)
