PATI, Jowonews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat laporan tentang dugaan politik uang selama pemilihan kepala daerah serentak di Jateng paling banyak dari Kabupaten Pati.
“Dari Kabupaten Pati saja, tercatat ada 13 laporan tentang dugaan politik uang,” ujar Ketua Bawaslu Jateng Bahan Misbahnya di sela-sela memantau pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati di KPU Pati.
Total laporan dugaan politik uang dari tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, kata dia, berjumlah 23 laporan, masing-masing berasal dari Kabupaten Brebes, Batang, Jepara, Pati, Salatiga dan Cilacap, sedangkan Banjarnegara hingga kini masih nihil.
Ia mengatakan dari Kabupaten Brebes, Batang, dan Salatiga masing-masing tercatat dua laporan, sedangkan Cilacap ada satu laporan.
Sejauh ini belum ada laporan dugaan politik uang yang diproses hingga tingkat pengadilan.
Demikian halnya di Kabupaten Pati juga sudah ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu Pati.
“Kasus tersebut juga sudah dibahas di tingkat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada Pati,” ujarnya.
Abhan mengungkapkan keputusan dari pembahasan di tingkat Gakkumdu dugaan politik uang tersebut tidak bisa ditindaklanjut karena tidak cukup bukti.
Bahkan, kata Abhan, saksi juga mencabut kesaksiannya, sedangkan barang bukti tindak pidana pilkada juga tidak cukup kuat.
Ia mengungkapkan dalam praktik di lapangan, untuk menindak pelaku politik uang memang kesulitan karena yang diancam pidana tidak hanya pemberi, melainkan penerimanya juga
“Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku politik uang, tentunya harus ada operasi tangkap tangan, namun sulit direalisasikan,” ujarnya.
Menurut dia, perlu ada peninjauan kembali aturan tersebut karena praktiknya dalam penegakan di lapangan sulit dilaksanakan.
Secara umum, kata dia, pelaksanaan pilkada serentak di Jateng yang berlangsung di tujuh daerah berjalan lancar, yakni Kabupaten Brebes, Batang, Salatiga, Banjarnegaa, Jepara, Pati, dan Cilacap. (Jn19/ant)
