JAKARTA, Jowonews.com – Menjelang libur Hari Natal, operasional angkutan barang akan dibatasi mulai 23 Desember 2016 pukul 00.00 WIB hingga 26 Desember 2016 pukul 24.00 WIB.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto Iskandar mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan untuk mengantisipasi lonjakan angkutan penumpang yang melintasi jalan raya pada libur panjang tersebut.
Pudji mengatakan bahwa waktu pelaksanaan pembatasan hanya berlaku di waktu tertentu dan di ruas jalan tertentu. “Ruas jalan yang dilakukan pembatasan pengoperasian kendaraan barang pun hanya di lima ruas jalan”, katanya, Senin (5/12).
Adapun lima ruas jalan yang dimaksud yaitu, Merak-Kembangan Jakarta (Merak-Cikupa-Kembangan-JORR W2), Kembangan Jakarta-JORR W2-Cikunir, Cawang Jakarta-Cileunyi (Cawang-Dawuan-Purbaleunyi), Cawang Jakarta-Brebes Timur (Cawang-Cikarang Utama-Cikopo-Palimanan-Pejagan-Brebes Timur) dan Cawang Jakarta-Bogor-Ciawi.
DIkatakan jenis kendaraan pengangkut yang dikenakan pembatasan pengoperasian, yaitu angkutan barang yang lebih dari dua sumbu. “Adapun pembatasannya tidak semua kendaraan, hanya kendaraan pengangkut barang dengan lebih dari dua sumbu,” katanya.
Adapun terdapat pengecualian, yaitu kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG).
Sementara itu kendaraan yang sudah berada di ruas jalan tol setelah pukul 00.00 WIB tanggal 23 Desember 2016, tetap diperbolehkan melanjutkan perjalanan sampai pintu keluar tol terdekat. “Bagaimana kalau pukul 00.00 WIB terdapat truk yang memang berada disitu, tetap boleh lewat kemudian harus keluar ke pintu tol terdekat,” imbuhnya.
Namun, Pudji mengatakan pemberlakuan pembatasan tersebut tidak dilakukan setelah 1 Januari 2017 karena berdasarkan rapat koordinasi dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, hal itu tidak diperlukan. “Kita hanya arus mudiknya saja, untuk baliknya tidak berlakukan,” katanya.
Namun, dia mengatakan evaluasi waktu pemberlakuan akan dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pudji mengatakan pembatasan tersebut berdasarkan keputusan rapat koordinasi dengan berbagai pemangkun kepentingan, seperti Polri dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). “Agar para pelaku bisnis mengantisipasi lebih awal dengan adanya pembatasan ini,” imbuhnya.
Wakil Kepala Korlantas Polri Brigjen Pol Indrajit mengatakan pihaknya akan mengantisipasi kepadatan kendaraan dengan mengalihkan angkutan barang ke kantong-kantong parkir. “Kami melakukan tindakan preemtif terlebih dahulu secara persuasif, namun apabila bandel akan diberi tindakan tegas berupa tilang,” tandasnya. (jn19/ant)
