JAKARTA, Jowonews.com — Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai meminta pemerintah meningkatkan dukungan terhadap korban tindak pidana atau pelanggaran HAM, terutama terkait dengan alokasi anggaran.
“Untuk hal lain sangat gampang keluarkan anggaran, tetapi untuk korban kok agak sulit,” ujar Semendawai di Jakarta, Kamis (25/1).
Semendawai berpendapat bahwa alokasi anggaran kepada lembaga-lembaga negara yang berkonsentrasi pada pemenuhan hak-hak korban jumlahnya masih kurang memadai.
Hal ini membuat Semendawai mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada para korban.
Semendawai mengatakan bahwa banyak korban tindak pidana termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ingin mendapatkan layanan dari negara berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial untuk jangka waktu panjang.
Namun Semendawai merasa keinginan para korban akan sulit terealisasi karena terbatasnya anggaran yang tersedia.
“Jika dipaksakan untuk jangka waktu panjang, dikhawatirkan (korban) yang lain tidak mendapatkan layanan, kami harus memperhatikan prinsip keadilan,” kata Semendawai. (jwn5/ant)
