SEMARANG, Jowonews.com – Komitmen Pemprov Jateng dalam menyelesaikan kartu tani yang jadi program unggulan Gubernur Ganjar Pranowo kembali dipertanyakan. Rencana pemprov meluncurkan kartu tani di 20 kabupaten/kota pada Mei 2016 gagal, bahkan sampai sekarang juga tak kunjung terealisasi.
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono mengatakan, masyarakat petani dan nelayan menanyakan akan pembagian kartu petani dan kartu nelayan. Untuk kartu tani, saat ini baru berjalan di Kabupaten Batang, sedang kabupaten lain belum ada sama sekali.
“Padahal petani mengharapkan kartu tani dapat menjadi sarana yang digunakan untuk mendapatkan kemudahan akses kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan aktivitas mereka, seperti kemudahan membeli pupuk yang merupakan kebutuhan vital para petani,” katanya, kemarin.
Saat ini kartu tani sedang dalam proses pendataan. Tahun ini alokasi anggaran untuk pendataan petani di 20 kabupaten sebesar Rp 17 miliar. Total anggaran untuk pendataan kartu tani diperkirakan sekitar Rp 30 miliar.
“Janjinya eksekutif akan menyelesaikan pendataan di akhir Juli 2016. Kami dorong eksekutif untuk segera membagi, dan akan dievaluasi pelaksanaannya di lapangan,” tuturnya.
Jika nanti hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan kartu tani tidak sesuai dengan harapan, maka DPRD tidak akan mengizinkan pemberian anggaran kartu tani di 2017. “Untuk anggaran pendataan yang sudah dikucurkan dan sedang berjalan, itu justru penting. Karena dengan adanya basis data petani se Jawa Tengah, nantinya pemerintah bisa membuat program-program yang membantu mereka,” paparnya.
Program kartu tani yang berlarut-larut tak kunjung terealisasi, membuat petani tidak bisa merasakan manfaat program tersebut. Selama ini bantuan untuk petani berupa subsidi pupuk baru dirasakan oleh kelompok tani, bukan masing-masing petani.
Tak hanya itu, para petani di Purworejo, Temanggung, Wonosobo dan Magelang juga meminta agar pemprov melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan alat-alat pertanian yang diperuntukkan secara merata. Diharapkan, daerah yang jauh dari penyuluh pertanian juga mendapat perhatian, tidak hanya daerah yang dekat saja yang mendapat alokasi bantuan.
“Mereka juga berharap agar pemberian bantuan alat-alat pertanian tersebut dilakukan secara selektif berbasis data yang valid, sehingga tidak terjadi adanya pemberian bantuan yang bekali-kali kepada daerah yang sama setiap tahunnya,” jelas dia.
Untuk kartu nelayan, lanjutnya juga dipertanyakan keefektivitasannya oleh para nelayan, salah satunya di Tegal. Sebab selama ini kartu tersebut tidak berfungsi maksimal untuk memenuhi kebutuhan nelayan yaitu solar.
“Tanpa kartu itu nelayan sudah bisa ambil solar dari kelompok nelayan. Mereka sudah punya sistem sendiri,” kata politikus PKS itu.
Selain itu, rencana satu juta asuransi untuk nelayan juga sudah ditunggu oleh nelayan, yang saat ini sedang banyak masalah terkait alat tangkap cantrang yang belum mendapatkan solusi dari pemerintah pusat. (jn01/jn03)
