Semarang, Jowonews.com – Usulan DPD PDIP Jateng dalam Kongres IV PDIP di Bali supaya kader partai yang menjadi pejabat publik tetap dapat menjadi pengurus partai/rangkap jabatan dinilai sebagai langkah mundur. Bahkan dinilai menunjukkan PDIP Jateng makin tidak demokratis dan tidak moderen.
Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Undip Semarang, M.Yulianto. “Usulan PDIP Jateng untuk memperbolehkan kader partai politik yang menjadi pejabat publik tetap bisa menjadi pengurus partai itu adalah kemunduran. Itu menunjukkan PDIP Jateng tidak makin moderen dan demokratis,”ungkapnya, Kamis (9/4).
Menurut Yulianto, usulan DPD PDIP Jateng akan mendistorsi demokrasi di Indonesia. Sebab, kalau sudah menjadi pejabat publik, pejabat itu harus mementingkan kepentingan rakyat banyak. Tidak mementingkan parpolnya lagi.
Selain itu, kalau usulan dari DPD PDIP Jateng disetujui juga akan menciptakan dualisme kepentingan. Satu sisi sebagai pejabat publik, disisilan sebagai pengurus parpol.
M Yulianto sangat menyesalkan sekali munculnya usulan tersebut.Dirinya melihat, apa yang menjadi usulan DPD PDIP Jateng sesungguhnya merupakan upaya PDIP-nisasi birokrasi di Jawa Tengah.
“Usulan itu merupakan upaya PDIP-nisasi birokrasi di Jateng. Karena Jateng sejak awal adalah basis dan penyumbang suara terbesar PDIP secara nasional,”katanya.
M Yulianto mencontohkan posisi Gubernur Jateng. Meski dia asli kader PDIP, dia tidak masuk struktur partai. Hal itu dinilai akan lebih baik.
“Pak Ganjar Pranowo ini kan kader asli. Dia tidak masuk struktur partai. Justru dengan tidak masuk setruktur partai, kelihatan jelas malah bisa memperjuangkan kepentingan rakyat,”katanya.
Lebih lanjut M Yulianto juga menyoroti regenerasi di DPD PDIP Jateng yang dianggapnya stagnan. Dengan terpilihnya Bambang Wuryanto, dianggap tidak ada kemajuan yang berarti. “Dari segi usia, gagasan maupun inovasi, regenerasi tidak ada kemajuan,”tukasnya.(JN01)
