SEMARANG, Jowonews.com – Ketegangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan DPRD memasuki babak baru. DPRD akan membentuk panitia kerja (Panja) Raperda Pertanggungajawaban APBD TA 2014.
Langkah itu dilakukan untuk mendalami Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD 2014. Sebab, meski mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi ada beberapa catatan dari BPK RI.
Rencana pembentukan Panja itu disampaikan langsung Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, Kamis (17/5). “Kita akan membentuk Panja Raperda Pertanggungjawaban APBD 2014, untuk menindaklanjuti LHP BPK. Secara informal semua fraksi sudah menyepakati. Resminya ya Jumat (19/6) nanti,”ungkapnya.
Rukma menyampaikan, secara khusus Panja akan mencermati LHP BPK RI. Dimana BPK RI memberikan catatan-catatan khusus terhadap LHP APBD Jateng TA 2014.
Diantaranya menyangkut besaran Silpa yang mencapai Rp 1,688 triliun. Besarnya Silpa itu dianggap tidak realistis dan menunjukkan pemprov tidak bisa bekerja.
“Penghematan kok nilainya triliunan. Itu tidak mungkin dan tidak masuk akan. Ini menunjukkan perencanaan tidak matang,”katanya.
Selain itu juga soal aset. Karena persoalan aset, setiap tahun selalu menjadi temuan BPK. Tapi tahun ini juga menjadi temuan lagi.
Rencananya, agar kerja Panja bisa tuntas dan mendalam, dewan akan menggandeng LSM Fitra untuk mencermati APBD 2014 dan LHP BPK RI. Fitra akan diminta untuk menganalisa.
“Nanti Panja juga akan melakukan konsultasi ke BPK RI. Karena dalam LHP ternyata kegiatan mendahului anggaran Rp 172 miliar ternyata tidak masuk pemeriksaan,”paparnya.
Padahal, kegiatan mendahului anggaran seharusnya ada keadaan darurat. Misalnya terjadi bencana alam. Tapi anggaran mendahului perubahan 2014 itu, saat itu tidak ada bencana sama sekali.
Sementara itu Ketua Fraksi PDIP Jateng Nunik Sriyuningsih menyatakan fraksinya tetap komit dan sama dengan fraksi-fraksi lain, dalam menyikapi cara komunikasi gubernur.
“Kami sangat menyayangkan cara komunikasi Pak Ganjar (Ganjar Pranowo,red). Dimana seolah-olah dewan selama ini mengganggu pemerintahannya,”ungkapnya, Rabu (17/6).
Hanya saja, kritikan pada gubernur memang tidak dimasukkan dalam pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna. Karena FPDIP tidak mau mempermalukan gubernur di depan umum.
“Fatsunnya begitu. Kita tidak mau mempermalukan Pak Ganjar di muka umum,”paparnya.
Apalagi, masih menurut Nunik, Ganjar adalah kader PDIP. Pada saat pencalonan lalu, yang mengusung adalah PDIP.
“Kalau mau jujur mas, PDIP yang paling sakit. Terserah mas, mau ditulis bagaimana. Kenyataannya begitu,”imbuhnya
Disampaikan Nunik, terkait rencana DPRD Jateng membentuk panitia kerja (Panja) LKPJ APBD TA 2014, FPDIP mendukung penuh. Fraksi-fraksi lain tidak perlu khawatir. (JN01)
