SEMARANG, Jowonews.com – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah pada 2017 agar serius menyiapkan berbagai fasilitas terkait pengawasan semua tahapan pilkada.
“Beberapa pemerintah kabupaten/kota sepertinya menganggap keberadaan pengawas pilkada kurang penting sehingga sampai saat ini pendanaan dan fasilitasi sekretariat belum selesai,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo di Semarang, Rabu.
Ia mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Batang untuk pengawasan pilkada baru sebesar Rp2,5 miliar, sedangkan kebutuhan estimasi awal sebesar Rp8,8 miliar.
“Bahkan sekretariat yang diberikan kepada panwaslu kabupaten setempat berupa kantor tanpa serta tanpa listrik,” ujarnya.
Menurut dia, jika pemerintah kabupaten/kota kurang atau tidak memperhatikan kebutuhan tersebut, maka dikhawatirkan akan dapat mengganggu legitimasi proses dan hasil pilkada.
“Kami tidak mau ambil resiko sehingga bisa jadi memerintahkan pengawas pilkada untuk penundaan tahapan pilkada,” katanya.
Usulan anggaran pengawasan dari Bawaslu Jateng untuk Pilkada Kota Salatiga sebesar Rp 3 miliar tapi hanya Rp 1 miliar yang disetujui pemerintah daerah setempat, usulan anggaran pengawasan Pilkada Kabupaten Banjarnegara Rp 10,2 miliar disetujui Rp 3,9 miliar, usulan anggaran pengawasan Pilkada Kabupaten Batang Rp 8,8 miliar, disetujui Rp 2,5 miliar.
Kemudian, usulan anggaran pengawasan Pilkada Kabupaten Jepara Rp 9 miliar, disetujui Rp 4,1 miliar, usulan anggaran Pilkada Kabupaten Pati Rp 12,3 miliar, disetujui Rp6,6 miliar, usulan anggaran Pilkada Kabupaten Cilacap Rp 12,7 miliar, disetujui Rp 7,1 miliar, usulan anggaran Pilkada Kabupaten Brebes Rp 11,1 miliar, disetujui Rp 11 miliar. jn16-ant
