SEMARANG, Jowonews.com– Isu kemandirian infrastruktur internet memang berhembus kencang belakangan ini. Terutama pasca penandatanganan kerjasama antara provider internet Indonesia dengan Google untuk Project Loon. Sebuah program yang bertujuan memberikan akses internet ke daerah yang sulit dijangkau.
Namun usaha tersebut mendapatkan beberapa pertanyaan serius di tanah air, terutama terkait keamanan cyber di Indonesia. Onno W Purbo salah seorang pakar internet tanah air cukup keras menyuarakan penolakan terhadap proyek Loon. Menurutnya pemerintah harus mengedepankan model open BTS untuk internet murah di daerah plosok.
Hal inilah yang mendasari mahasiswa Sistem Komputer Fakultas Teknik UNDIP mengadakan Seminar Nasional dengan tema Menyongsong Cyber Indonesia yang Berdikari. Ketua panitia Haris Asrofi menyampaikan bahwa acara berlangsung Minggu (13/12) di gedung Siedarto UNDIP Semarang ini bertujuan membuka wawasan seluruh peserta yang sebagian besar mahasiswa dan undangan siswa SMA di kota Semarang.
“Pak Onno W Purbo untuk berbicara tentang open BTS. Selain itu hadir pula sebagai pembicara pakar keamanan cyber Pratama Persadha yang akan banyak bicara tentang kemandirian infrastruktur cyber di Indonesia. Juga hadir dari Microsoft yang diwakili oleh Firtsman Marpaung,” jelasnya.
Haris yang juga mahasiswa Sikom FT UNDIP ini menjelaskan bahwa mahasiswa memerlukan wawasan dari para pakar yang sehari-hari bergelut dengan industri internet.
Pakar keamanan cyber Pratama Persadha yang hadir sebagai salah satu pembicara menekankan pada kesadaran mengembangkan produk dalam negeri. Menurutnya salah satu aspek terpenting dalam keamanan cyber adalah infrastruktur yang aman dari sadapan asing.
“Sebenarnya aspek kemandirian infrastruktur juga berkorelasi besar pada aspek keamanan cyber yang berujung pada kedaulatan informasi. Karena tanpa kedaulatan informasi, praktis Indonesia akan mudah didikte asing,” terangnya.
Ditambahkan olehnya bahwa pemerintah yang getol dengan revolusi mental harus membuktikan slogan tersebut dengan membangun infrastruktur cyber berwawasan kebangsaan. Artinya segala infrastruktur cyber yang masih bisa dibangun oleh industry dalam negeri, harus dikedepankan.
“Jangan sampai infrastruktur cyber dari hulu sampai hilir semuanya dikuasai asing. Efeknya serius, setiap komunikasi rahasia para pimpinan negara bisa diketahui asing. Kerugian materi sangat besar, apalagi kerugian immaterinya, jauh lebih besar lagi,” tegas Pratama yang juga Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center).
Pratama sendiri cukup mengapresiasi open BTS yang digagas oleh Onno W Purbo. Menurutnya pemerintah perlu memberi kesempatan karya anak bangsa untuk unjuk gigi di tanah air sendiri.
“Dalam era digital saat ini juga sangat penting mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya untuk melakukan riset dan bahkan membuat aplikasi lokal yang fungsinya dibutuhkan masyarakat Indonesia. Agar ketergantungan pada aplikasi asing bisa dikurangi secara berahap,” terang mantan petinggi Lembaga Sandi Negara ini. (JN03)
