SEMARANG, Jowonews.com – Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso mendesak pemerintah pusat untuk serius menuntaskan program penanganan banjir di Jawa Tengah.
Menurut Hadi dalam keterangannya Selasa (6/3/2018) di Kota Semarang, setidaknya ada 12 titik rawan banjir di Jateng yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sebanyak 12 titik tersebut, kata Hadi, adalah sistem sungai Cisanggarung Kabupaten Brebes, sistem sungai Babakan Brebes.
“Kemudian sistem sungai Pemali khususnya lanjutan penanganan longsoran tebing Desa Tengki Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, kemudian tanggul laut terintegrasi jalan tol Semarang-Demak dan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sebagai finalisasi penanganan banjir rob Kota Semarang,”katanya.
Titik selanjutnya adalah sistem sungai Plumbon dan Bringin Kota Semarang, sistem sungai Jragung tuntang Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, sistem sungai Srang Lusi Juwana (Seluna) di Grobogan, Kudus, Pati, Jepara dan Demak.
Kemudian juga sistem sungai Bengawan Solo, khususnya sub sistem Dengkeng Kabupaten Klaten, sistem sungai Serayu termasuk sub sistem Pelus Banyumas, sistem sungai Citandui termasuk sub sistem sungai yang masuk segara Anakan Kabupaten Cilacap.
“Selanjutnya juga revitalisasi rawa pening dan segara anakan sebagai bagian dari penanganan banjir serta sistem sungai Dolog Penggaron khususnya lanjutan dari jembatan Majapahit ke bendungan Pucanggading dan sub sistem Dombo, Sayung Kota Semarang dan Kabupaten Demak,” ungkap Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Hadi mengatakan bahwa terjadinya bencana alam banjir besar di berbagai titik di Jateng salah satunya penanganan banjir melalui titik sungai belum tuntas. “Kami mendesak pemerintah serius menangani ini, karena ada banyak problem SDA kewenangan pusat yang ada di Provinsi,”pungkasnya. (JWN3)
