GUNUNG KIDUL, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berupaya memaksimalkan serapan anggaran dan berusaha menyelesaikan beberapa proyek fisik yang berpotensi mundur pada akhir tahun.
Penjabat Bupati Gunung Kidul Budi Antono di Gunung Kidul, Senin, mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan mengenai potensi beberapa proyek yang waktunya mundur, bahkan ada beberapa pekerjaan yang saat ini masih sekitar 70 persen.
“Kami sudah mendapatkan laporan, sebetulnya awal masuk di sini saya sudah melakukan antisipasi terkait hal itu,” kata Budi.
Ia mengatakan pihaknya sudah memberikan masukan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan melakukan proyek fisik hendaknya mengantisipasi hari libur, kondisi cuaca. Hal itu untuk mengantisipasi molornya pekerjaan.
Saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik yakni dengan melakukan akslerasi paket pekerjaan yang berpotensi molor dengan menambah tenaga kerja dan bahan material.
“Kondisi saat ini musim hujan, kami juga lihat pekerjaan itu outdor atau indor,” katanya.
Disinggung serapan anggaran yang masih minim di beberapa SKPD, Budi mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam minggu ini.
“Seharusnya minggu kemarin, tetapi karena adanya beberapa kegiatan, kita akan melakukan monev minggu ini,” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Akutansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Gunung Kidul Rr Noor Indra Triwulandari mengatakan, masih minimnya serapan anggaran rendah karena berbafai faktor diantaranya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur pengetatan dalam penyaluran bantuan sosial dan hibah.
Adapun serapan hingga akhir November 2015 baru mencapai 73,35 persen dari total anggaran sebesar Rp1.652.780.523.719,21. Dengan rincian serapan belanja langsung dan tidak langsung. Untuk belanja langsung sebesar Rp301.337.895.802,70 atau terserap 59,74 persen. Sedang untuk belanja tidak langsung capaiannya sebesar Rp911.016.283.900,80 atau terserap 79,33 persen.
“Kemungkinan karena ada pengetatan dana hibah, sehingga setiap SKPD jadi berhati-hati,” katanya.
Namun demikian, pihaknya tidak khawatir serapan anggaran belanja langsung masih minim. Hal itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Jika sudah selesai maka serapan akan meningkat.
Ia mengatakan, pihaknya optimistis serapan akan maksimal saat penutupan buku 28 Desember.
“Optimistis bisa lebih dari 80 persen,” katanya. (Jn16/ant)
