SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengklaim pada tahun anggaran 2014 ini pihaknya berhasil melaksanakan 3.161 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp3,7 triliun. Kegiatan itu terdiri dari berbagai proyek pembangunan fisik.
Dari total anggaran tersebut, menurutnya, berbagai proyek pembangunan yang telah dilaksanakan di antaranya pembangunan dan penataan jalan tembus Kartini – Gajah. Kemudian Jalan Kedungmundu – Tentara Pelajar, pembangunan Taman Pandanaran, lanjutan pembangunan GOR Tri Lomba Juang, operasional BRT Koridor III rute Tanjung Mas – Akpol – Simpang Lima – Pemuda – Tanjung Mas.
‘’Termasuk, juga pembangunan Polder Muktiharjo, operasional Polder Kali Semarang serta penyelesaian pembangunan Pasar Bulu,’’ katanya Rabu (31/12).
Namun demikian, menurut catatan DPRD Kota Semarang, hingga akhir tahun 2014 ini Pemkot Semarang tahun ini gagal menyelesaikan 6 proyek pembangunan fisik. Hingga membuat anggaran sebesar Rp400 miliar tidak terserap untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang Hermawan Sulis mengatakan, sangat menyayangkan proyek pembangunan fisik oleh Pemkot Semarang di tahun 2014 ini masih menyisakan catatan hitam. Pemkot dinilainya tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
Enam proyek yang gagal terselesaikan tersebut tak hanya kesalahan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan proyek. Tetapi menurutnya juga merupakan kesalahan pemkot yang merupakan sub pengawas kegiata proyek.
‘’Capaian kinerja pemkot tidak maksimal, terbukti dari silpa yang mencapai Rp400 miliar. Bahkan ada enam proyek yang gagal diselesaikan tahun ini,’’ tegasnya.
Pihaknya berharap, kegagalan enam proyek ini bisa menjadi cambuk bagi pemkot untuk lebih baik dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kota Semarang. ‘’Kalau proyeknya gagal, masyarakatnya juga terkena dampak,’’ tegasnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Suharto Masri juga berharap, pemkot bisa melakukan perencanaan lebih matang. Tidak sekadar mengalokasikan anggaran pembangunan, tanpa diimbangi dengan perencanaan yang matang. ‘’Enam proyek yang gagal dan anggaran Rp 400 miliar yang tidak te serap ini membuktikan perencanaan dan pengawasan di lapangan sangat lemah,’’ tandasnya. (JN06)
