SOLO, Jowonews.com — Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo menyatakan Pemerintah Kota Solo bersikap pasif menghadapi langkah internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terkait rencana pemerintah pusat yang akan membentuk UPT Keraton.
“Pemkot pasif saja, intinya kalau belum terbentuk UPT maka dana tidak bisa disalurkan,” katanya di Solo, Selasa.
Dikatakan, berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Subagyo HS dengan perwakilan Keraton Solo dan Pemkot Solo di Jakarta beberapa waktu lalu mengagendakan bahwa rapat lanjutan yang dilaksanakan pada Senin (2/10) kemarin merupakan rapat terakhir.
Meski demikian, dikatakannya, pada rapat yang seharusnya beragendakan putusan tersebut justru Pemkot Solo tidak diundang. Terkait hal itu pihaknya tidak ingin menyikapi secara berlebihan.
“Setahu saya pak wali tidak diundang, saya pun yang pada rapat di Kantor Wantimpres mewakili Pemkot Solo juga tidak diundang. Tidak apa-apa, Pemkot biasa saja,” katanya.
Achmad mengatakan sebelumnya Pemkot Solo mengusulkan agar hasil rapat dapat diputuskan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober karena berhubungan dengan APBD yang harus dikeluarkan oleh Pemkot Solo.
“Tetapi kalau ternyata kemarin belum ada putusan ya kami ikut saja. Kalau memang terlalu lama, dana yang harusnya bisa disalurkan pada tahun ini maka tidak bisa disalurkan. Intinya kalau sudah terbentuk UPT, maka APBD baru bisa disalurkan,” katanya.
Sebelumnya, mengenai rencana pembentukan UPT Keraton oleh pemerintah pusat tersebut keraton justru membentuk tim asistensi. Tim ini bersama tim asistensi dari pemerintah akan merumuskan pola pengelolaan kawasan cagar budaya Keraton Solo bersama pemerintah dan pihak keraton. (jwn5/ant)
