SURAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta terus mengupayakan percepatan penuntasan lahan bersertifikat hak milik di bantaran sungai dalam rangka mendukung proyek pembangunan parapet Bengawan Solo.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Bapermas PPPA dan KB, Sukendar Tri Cahyo Kemet di Solo, Jumat mengatakan, dalam waktu dekat, pemkot berencana mengumpulkan pemilik lahan yang hingga kini masih menolak direlokasi.
“Ya kami akan bertemu warga pekan depan. Dalam pertemuan tersebut akan disampaikan hal-hal terkait percepatan program relokasi. Mungkin juga akan ada kebijakan yang disampaikan Wali Kota kepada pemilik lahan dan bangunan agar relokasi bisa dipercepat,” katanya.
Sukendar mengakui, hingga kini ganti rugi lahan dan bangunan kerap menghambat niat warga untuk mengikuti program relokasi. Nilai kompensasi itu, terutama ganti rugi bangunan, dianggap terlalu kecil karena dihitung sebesar Rp20,5 juta per bangunan.
Berdasarkan data Bapermas PPPA dan KB, program relokasi yang dimulai 2008 masih menyisakan 76 lahan HM. Yakni 34 lahan di Sangkrah, 16 petak lahan di Semanggi serta 26 lahan di Sewu.
Parapet yang dibangun mulai Jurug hingga Mojo dan ditangani pemerintah pusat tersebut merupakan bagian dari tiga paket penanganan banjir di Kota Surakarta.
“Ya idealnya sebelum parapet ini dibangun, warga bantaran sudah direlokasi semuanya. Tapi kami belum tahu apakah tahun depan relokasi bisa selesai atau tidak,” katanya.
Ia mengatakan, selain keengganan warga atas kompensasi yang ditawarkan pemkot, kesiapan pemilik lahan untuk memenuhi berkas administrasi pertanahan menjadi kendala tersendiri.
“Ya kami pun hanya mengajukan anggaran sekitar Rp6 miliar dalam pembahasan KUA PPAS APBD 2017, untuk merelokasi sembilan lahan HM pada tahun depan. Anggaran itu menyesuaikan kelengkapan berkas administrasi yang dimiliki warga,” kata Sukendar. (jn03/ant)
