KARIMUNJAWA, Jowonews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta segera menghetikan privatisasi lahan di kawasan Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara karena hampir semua daratan yang berhadapan langsung dengan pantai sudah dimiliki oleh para investor.
“Saat ini, pantai di Kepulauan Karimunjawa sudah banyak yang diprivatisasi oleh pemilik hotel dan resor,” kata anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Didiek Hardiana di Semarang, Rabu (10/5).
Ia menjelaskan bahwa aturan mengenai sempadan pantai sudah tertuang jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 yang mensyaratkan sejauh 100 meter dari titik pasang tertinggi sebagai sempadan pantai dan itu masuk wilayah publik yang tidak boleh diprivatisasi.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan hampir semua daratan yang berhadapan langsung dengan pantai di Kepulauan Karimunjawa saat ini sudah dimiliki oleh para investor.
“Tinggal menunggu waktu untuk mendirikan bangunan yang ujung-ujungnya juga akan mengaku sebagai pemilik pantai dan menerapkan aturan larangan melintas bagi masyarakat,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, sejumlah bangunan hotel dan resor di Kepulauan Karimunjawa sudah dibangun tembok pembatas agar masyarakat, termasuk wisatawan tidak bisa melintas.
“Kalau hal ini terus dibiarkan, para wisatawan akan menikmati pantai yang mana, padahal Karimunjawa yang dijual itu keindahan alam berupa pantai,” katanya. (jwn5/ant)
