SEMARANG, Jowonews.com– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong segera dimulainya pembebasan lahan milik warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak.
“Sosialisasi (saat ini sedang dilakukan) merupakan percepatan sehingga kami dorong agar proses pembebasan lahannya dapat berjalan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.
Menurut Ganjar, sosialisasi diperlukan guna menghindari terjadinya permasalahan saat dilakukannya pembebasan lahan.
“Sosialisasi itu bukan karena lambat, tapi itulah percepatannya agar kemudian tidak terjadi konflik-konflik yang tidak disepakati dengan masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ganjar menyebutkan bahwa rencana suatu pembangunan akan bergantung pada proses pembebasan lahan.
Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah berharap proyek pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak bisa segera terealiasasi sebagai salah satu upaya mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalur pantai utara.
“Kami berharap wacana tersebut secepatnya terealisasi karena selain untuk mengurangi kemacetan, jalan tol Semarang-Demak juga bisa pembendung rob,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso.
Ia mengungkapkan bahwa potensi kemacetan yang ada di jalur pantura yang menghubungkan Kota Semarang dan Kabupaten Demak cukup tinggi, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja karena cukup banyak pabrik yang ada di sepanjang jalur tersebut.
Selain itu, kata dia, ancaman rob di kawasan Kaligawe dan Genuk, Kota Semarang, serta Sayung, Kabupaten Demak, juga perlu segera dicarikan solusi penanganannya.
Menurut dia, pembangunan jalan tol di sepanjang tepi pantai itu juga bisa dijadikan solusi untuk mencegah rob ke daratan.
“Jalan tol di tepi pantai saat ini sudah ada di Denpasar Bali karena secara teknik ini sangat memungkinkan, dan hrapannya jalan tol itu bisa jadi dinding penahan rob yang masuk ke daratan,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Hadi meminta pembangunan jalan tol Semarang-Demak itu segera diwujudkan Pemprov Jateng dalam gerakan sehingga masyarakat tidak terombang-ambingkan dengan sebuah wacana. “Selain itu, proses pembebasan lahannya diminta dipercepat agar prosesnya tidak berlarut-larut,” katanya. (jn03/ant)
