SEMARANG, Jowonews.com – Proses alih pengelolaan Jembatan Timbang dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi kepada Kementrian Perhubungan mulai 2016 ini harus dikejar statusnya oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini diungkapkan oleh ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri.
“Pemprov harus jemput bola soal kejelasannya tidak boleh menunggu” pungkasnya saat ditemui diruang Komisi D, Kamis (4/2/2016). Saat ini jembatan timbang yang tersebar di sekitar 130 lokasi seluruh Indonesia menunggu proses peralihan administrasi hingga awal 2017 mendatang.
Ia menambahkan bahwa dampaknya akan jelas berakibat pada jalan dimana kendaraan bermuatan tidak ada yang mengendalikan, “Jalan bisa tambah rusak” ungkap anggota Fraksi PDIP ini.
Untuk diketahui, Kemenhub saat ini sedang mempersiapkan pengintegrasian pengawasan dengan pusat pemonitoran yang berada di Kemenhub. Nantinya, semua data kelebihan muatan kendaraan dapat terdeteksi dan tercatat langsung dari Jakarta.
Keberadaan jembatan timbang selama ini memang menjadi polemik antarkementerian. Penyebab rusaknya jalan dituding oleh Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akibat tidak adanya kontrol yang ketat bagi angkutan barang yang berlebihan muatan. (JN17/JN03)
