SEMARANG, Jowonews.com – Nasib guru honorer dan tenaga non-pegawai negeri sipil (PNS) diharapkan terfasilitasi oleh kebijakan alih pengelolaan SMA dan sederajat ke provinsi.
“Kami mendukung pengalihan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dari pemerintah kota kepada provinsi,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Senin (26/9).
Namun, politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan pengambil-alihan pengelolaan SMA dan sederajat itu harus bersifat menyeluruh, mulai aset, dokumen-dokumen, hingga keseluruhan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, selama ini banyak tenaga honorer yang direkrut sekolah, mulai pengajar hingga administrasi karena keberadaannya memang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah.
“Nanti jangan hanya SDM yang sudah berstatus PNS yang diambil alih (oleh provinsi, red.). Namun, semuanya, mulai aset, dokumen, hingga pegawai non-PNS, tenaga honorer, dan harian lepas,” ujarnya.
Jangan sampai, lanjutnya, pengelolaan tenaga non-PNS di sekolah-sekolah tidak ikut diambil-alih oleh provinsi sehingga tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.
“Kan jadi susah karena kewenangannya terpisah. Keberadaan mereka (tenaga non-PNS, red.) ini sangat dibutuhkan juga. Bagaimana nasib mereka nanti? Ya, harus direkrut sekalian (oleh provinsi, red.),” kata Supriyadi.
Oleh karena itu, kata dia, pengelolaan SMA dan sederajat oleh provinsi bisa berjalan secara optimal karena bersifat menyeluruh, dengan tetap memperhatikan nasib tenaga non-PNS yang selama ini mengabdi di sekolah. (Jn19/ant)
