Polemik tentang Kasda Prov jateng yang sebagian besar disimpan diluar bank Jateng mengejutkan beberapa pihak. Salah satunya Rukma Setiya Budi, Katua DPRD Jateng. Rukma kaget karena sempat menanyakan hal tersebut saat ada rapat badan anggaran (Banggar), alasan penempatan dana diluar Bank Jateng itu sudah ditanyakan kepada eksekutif. Tapi semuanya diam saja, tidak ada yang bisa menjelaskan.
”Tidak ada yang bisa menjelaskan mas, kenapa tidak disimpan di Bank Jateng Semua, tapi disimpan di bank lain,”katanya.
Padahal, masih menurut politisi dari PDIP itu, kalau mencermati data yang ada sejak 2013-2014, ada bank yang grade dan bunganya dibawah Bank Jateng. “Kok bisa kayak begitu. Mestinya pemprov harus membesarkan Bank Jateng yang menjadi miliknya. Tapi ini kok malah ke bank lain,”tukasnya.
Gubernur Jateng yang juga pemegang saham pengendali PT Bank Jateng saat dikonfirmasi wartawan jawabannya sangat mengejutkan sekali. Gubernur menyampaikan kalau penempatan dana kasda di bank lain salah satunya adalah pertimbangan relasi.
Disamping itu karena PT Bank Jateng juga belum mampu mengelola dana kasda yang jumlahnya sangat besar. “Kalau Bank Jateng sudah siap mengelola dana segedhe itu, ya boleh juga diambil semua,”paparnya.
Lebih lanjut dicontohkan gubernur, dirinya memiliki program kartu tani, ternyata Bank Jateng tidak sanggup dan yang sanggup adalah BRI. Begitu juga ketika dia minta dilakukan pendataan UMKM. Ternyata Bank Jateng menurut gubernur juga tidak sanggup.
“Jadi kita ukur kapasitas. Kalau bisa (Bank Jateng,red) silahkan. Yang penting yang kita utamakan adalah bank BUMN,”paparnya.
Maka ketika ada proposal dari bank swasta, gubernur mengaku menyampaikan “Mohon izin kita prioritas keluarga dulu ya (Bank BUMN,red).
Namun apa yang disampaikan gubernur bahwa dirinya mengutamakan saudara (BUMN,red) ternyata tidak benar sama sekali. Terbukti, pada tahun 2013 yang digandenga tidak hanya bank BUMN, tapi juga ada Bank Bukopin, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah dan Bank Agro.
Sedangkan pada tahun 2014 juga ada bank Bukopin dan Muamalat (JN01)
