Semarang, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang, yang sekarang sudah beroperasi tanpa ada izin resmi. Pengendalian yang dilakukan pemprov masih sangat terbatas sekali.
Hal itu diakui langsung Sekda Jateng Sri Puryono, Jumat (10/4).“Memang secara normatif tidak boleh (beroperasi). Tapi tidak semudah itu (menutupnya). Sementara ini tetap beroperasi dalam kendali terbatas. Supaya tidak menimbulkan gejolak,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono usai menghadiri Forum Regional Kamaritiman 2015 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Semarang.
Sri menjelaskan, terkait permasalahan ini sudah dirapatkan bersama antara pemerintah kabupaten (Pemkab) Rembang, investor, dan juga aparat keamanan yang berwenang. Saat ini sedang disusun persyaratan untuk dimintakan rencana izin induk pelabuhan.
“Nantinya yang menerbitkan adalah Gubernur,” imbuhnya.
Disinggung siapa pihak yang memiliki kendali terbatas itu?, Sri menjelaskan bahwa di pelabuhan setempat ada unit pengawasan pelabuhan (UPP) yang bertugas di sana. Dalam hal ini Pemkab Rembang tidak diperkenankan memungut restribusi karena belum ada peraturan daerah (perda) yang mengaturnya.
“Terbatas di sini berarti tidak boleh berkembang,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Rembang Abdul Hafidz pasca dilantik menjadi Bupati Rembang definitif beberapa waktu menyatakan akan langsung menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah. Tugas utama yang harus dilakukan yakni penyelesaian Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang yang hingga kini belum mendapatkan izin operasional.(JN01)
