SOLO, Jowonews.com — Penandatanganan surat kuasa pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali molor setelah melewati rapat koordinasi sebanyak empat kali karena belum adanya persetujuan dari Pakubuwono XIII.
Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Mangantipraja, Bale Projowangi, Komplek Balai Kota Solo, Kamis (7/9), dipimpin langsung oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Subagyo Hadisiswoyo dan diikuti oleh sebagian putra-putri Pakubuwono XII.
Pada rapat tersebut Subagyo menghendaki agar surat tanda persetujuan keraton mengenai pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya nasional Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang sudah disusun oleh putra-putri PB XII agar dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada PB XIII.
Subagyo mengatakan pada dasarnya surat kuasa mengenai pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya nasional Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keraton yang salah satu fungsinya adalah memudahkan pemerintah dalam mengucurkan anggaran untuk revitalisasi keraton.
“Pemerintah meminta putra-putri PB XII agar berembug untuk selanjutnya disampaikan ke sinuwun. Pada dasarnya UPT ini jangan jadi masalah, hanya untuk memudahkan penganggaran negara. Bagian dari keraton penguasaan pengelolaan yang mana bisa disepakati dan ditindaklanjuti,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar seluruh putra-putri PB XII mempelajari kebijakan pemerintah tersebut. (jwn5/ant)
