JEPARA, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyatakan menolak pengajuan izin dari paguyuban pedagang Pasar Ngabul. Izin tersebut yakni izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (Ho) maupun izin operasional pasar penampungan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satpol Pp Jepara Trisno Santoso, Kamis (4/2).
Menurut Trisno, surat jawaban atas pengajuan izin tersebut sudah disampaikan kepada pengurus paguyuban pedagang pada Rabu (3/2/2016). Penolakan pemkab itu didasari beberapa alasan, diantaranya lokasi pasar tidak memenuhi syarat karena tidak terdapat tempat parkir.
Selain itu, di desa ngabul juga sudah ada appsar desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, sehingga tidak mungkin ada pasar desa lagi. “Di pasar penampungan itu juga tingkat kekumuhannya tinggi,” ulasnya.
Selain jawaban penolakan izin itu, lanjut Trisno, satpol PP juga secara bersamaan mengirimkan surat peringatan ketiga bagi pedagang untuk membongkar lapaknya sendiri. “Dalam surat balasan itu, kita juga mengirimkan surat peringatan ketiga,” kata Trisno.
Di dalam surat peringatan ketiga itu, pedagang diberikan batas waktu sampai 18 Februari 2016 untuk membongkar lapaknya sendiri. Jika sampai tenggat waktu tidak dilakukan, maka Pemkab dalam hal ini satpol PP akan melakukan pembongkaran. “Setelah peringatan ketiga ini, kita tidak akan memberikan peringatan kembali,” imbuhnya.
Akan tetapi, dalam hal ini, kata Trisno, pemkab akan mengedepankan jalur persuasif kepada pedagang agar mau membongkar lapaknya. Pemkab tentu tidak akan mengarahkan banyak aparat sebagaimana eksekusi bangunan karaoke di Pungkruk beberapa waktu lalu. “Harapannya, pedagang rela membongkar sendiri lapaknya,” katanya.
Berbagai upaya, kata Trisno, juga sudah dilakukan oleh Pemkab Jepara dalam masalah ini. Mulai dari melakukan pengalihan arus lalu lintas melewatipasar baru, memasang banner sosialisasi hingga melakukan razia bersama polisi di pasar penampungan. (JN01/JN03)
