SEMARANG, Jowonews.com – Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah hingga akhir 2016 sebanyak 4,4 juta jiwa. Guna menekan angka kemiskinan tersebut, Pemprov Jateng akan disinergikan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) agar hasilnya bisa lebih optimal.
“Angka kemiskinan di Jateng memang turun, tapi kurang signifikan sehingga kedepannya tidak hanya gunakan APBD, melainkan gunakan semacam CSR atau program-program khusus dari pemerintah pusat,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (27/1).
“Jumlah pengangguran akan kita kurangi, tapi butuh investasi, sedangkan program 1.000 embung saat ini hanya tinggal menyisakan seratusan embung yang akan dibangun dan itu akan menggunakan CSR atau pemerintah pusat sehingga tidak menjadi tanggung jawab pemprov saja,” ujarnya.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menjelaskan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jateng, masih ada 15 kabupaten yang persentase kemiskinannya tinggi, yakni Kabupaten Blora, Grobogan, Cilacap, Purworejo, Klaten, Demak, Sragen, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo.
“Kami bekerja sama dengan semua pihak terus melakukan upaya percepatan penurunan kemiskinan dan SPKD pun disusun untuk dijadikan pedoman para pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat memenuhi target sebesar 12,20-11,73 persen pada 2016, berkurang lagi menjadi 11,30-10,83 persen pada 2017, dan mencapai 10,40- 9,93 persen pada 2018,” katanya.
Dikatakan, ada empat strategi penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang diupayakan melalui pemenuhan jaminan perlindungan sosial, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui pengembangan ekonomi berbasis UMKM, serta membangun sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan optimalisasi program atau anggaran, baik APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, maupun swadaya masyarakat. (jn19/ant)
