JAKARTA, Jowonews.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikritik terkait dengan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur sebagai bagian kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB).
“Pembiayaan dari sumber dana non-APBD, seperti lewat dana CSR yang dilakukan pihak swasta ini membuat pemprov DKI terkesan tidak transparan dan akuntabel,” kata Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira, Minggu (9/4).
Menurut Anggawira, kebijakan dari Pemprov DKI tersebut dinilai gagal paham karena dana CSR tersebut seharusnya dapat diputuskan bersama pengunaanya dalam forum CSR dan masuk terlebih dulu dalam mekanisme APBD.
Dia menyebutkan, proyek pembangunan ini seharusnya dilakukan lewat sebuah sistem tender, dengan mekanisme yang jelas guna menghindari penyalahgunaan dana.
“Artinya, hal-hal tersebut jangan dilakukan off budget. Untuk memenuhi unsur transparansi tentu lebih baik program pembangunan ini dikelola di dalam budget, lewat proses tender, dengan mekanisme yang jelas,” papar Angga.
Anggawira menilai tindakan Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang meminta pihak swasta yang kena denda atas KLB untuk membangun simpang susun Semanggi merupakan sebuah kesalahan.
Sebab, lanjutnya, menurut ketentuan yang berlaku, dana dari hasil pembayaran denda harus lebih dulu masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
“Pemprov DKI tentunya sangat memahami ketentuan tersebut. Namun, yang jadi pertanyaan kami saat ini adalah mengapa pembangunan proyek ini harus dilakukan di luar budget,” tukasnya. (JWN5/Ant)
