SEMARANG, Jowonews.com – Pengembang di Semarang dinilai masih setengah hati dalam menyerahkan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) kepada Pemkot Semarang. Padahal itu sudah menjad kewajiban dari semua pengembang.
Hal ini terungkap dalam public hearing Pansus PSU DPRD Kota Semarang. Dalam public hearing yang dipimpin Ketua Pansus Suharsono ini muncul kekhawatiran sejumlah pengembang jika PSU yang dimiliki untuk diserahkan ke pemkot. “Jika diserahkan ke pemkot, mereka masih mempertimbangkan akses jalan yang berada dalam kawasan perumahan,” ujar Suharsono kemarin.
Menurutnya pengembang khawatir, jika akses jalan diserahkan ke pemkot maka akan menjadi jalan umum. Sehingga itu bisa menjadi akses jalan bagi warga diluar perumahan atau yang berhimpitan dengan perumahan tersebut. “Mereka beralasan jika digunakan secara bebas oleh warga diluar perumahan tentu membawa dampak,” katanya.
Dampak tersebut menyangkut soal keamanan, ketertiban lingkungan, kebersihan dan kerapihan lingkungan. Mengingat selama ini perumahan terutama yang berbentuk real estate atau cluster memang hanya mengkhususnya untuk penghuni yang bisa bebas keluar masuk. Sementara masyarakat luar atau tamu yang ingin berkunjung wajib meninggalkan KTP atau identitas lainnya.
Selain itu terkait dengan kewajiban pengembang menyediakan lahan makam juga belum ada keputusan final. Pemkot sendiri, lanjutnya, masih mengkaji secara mendalam tentang keberadaan fasilitas makam perumahan. Dimana bisa didalam kawasan perumahan, bisa diluar kawasan perumahan atau dalam bentuk kompensasi dana pada masyarakat untuk membeli lahan makam diluar kawasan. “Opsi-opsi tersebut masih kita kaji lagi, diharapkan bisa ada solusinya,” tandas politisi asal PKS ini.
Pansus berharap pemkot bisa mempermudah proses penyerahan PSU ini, sehingga pengembang tidak perlu menahan lama-lama PSU yang telah dibangun. Hingga saat ini pihaknya menilai masih banyak pengembang yang belum menyerahkan PSU untuk dikelola Pemkot.
“Pemkot harus memiliki data riil seluruh perumahan di Kota Semarang. Sehingga secara bertahap pemerintah mampu menjadwalkan kapan pengembang akan menyerahkan PSU pada pemkot,” tandasnya. (JN01)
