KUDUS, Jowonews.com – Ratusan pengojek dan tukang becak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa berunjuk rasa menolak mobil wisata sebab khawatir kehadiran sarana baru itu berdampak mengurangi penghasilan mereka.
Unjuk rasa tersebut diawali dengan orasi di depan Gedung DPRD Kudus untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat yang duduk di dewan.
Para pengunjuk rasa juga mengusung poster bertuliskan “Becak dan Ojek Biarkan Tetap Ada”, “Becak Kendaraan Tradisional Bebas Polusi”, “Wahai Wakil Rakyat Batalkan Mobil Wisata Rp3,7 Miliar, Alihkan Untuk Program Pendidikan dan Kesehatan, dan “Bupati, Berikan Sedikit Keadilan Untuk Tukang Ojek dan Becak”.
“Kami jangan disingkirkan karena dengan usia yang sudah tua sulit beralih profesi,” kata koordinator aksi, Ulung Suharto.
Kalaupun pemerintah ingin menertibkan penyedia jasa ojek dan tukang becak, katanya, mereka juga siap, termasuk mengikuti aturan yang ditetapkan.
Ia berharap, anggaran pengadaan angkutan wisata sebesar Rp3,7 miliar tidak perlu direalisasikan.
“Proyek pengadaan mobil wisata justru mematikan penyedia jasa ojek dan tukang becak,” ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, pengadaan mobil wisata tersebut juga belum didahului dengan sosialisasi kepada penyedia jasa ojek dan becak.
Dengan tegas, dia menolak, pengadaan mobil wisata tersebut, karena bakal mematikan mata pencaharian penyedia jasa ojek dan becak.
Karmin, salah satu tukang becak mengaku tidak sepakat dengan rencana pengadaan mobil wisata, karena penumpang akan memilih mobil wisata tersebut.
Adapun jumlah tukang becak wisata yang melayani peziarah Makam Sunan Kudus sebanyak 176 orang, tukang ojek 260 orang dan pemilik andong sebanyak 11 orang.
Ketua DPRD Kudus Masan mengungkapkan, bahwa penganggaran tersebut sudah melalui tahapan dari musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
“Usulan tersebut juga sudah lama dan tentunya merupakan aspirasi masyarakat, namun masih ada kekurangan soal sosialisasi, sehingga muncul reaksi tukang becak maupun ojek yang melayani peziarah dari terminal wisata menuju makam,” ujarnya.
Ia yakin, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kudus memiliki konsep yang bagus dalam penataan angkutan bagi wisatawan.
Untuk itu, kata dia, permasalahan tersebut perlu dikomunikasikan, sehingga tidak ada gejolak.
Menurut dia, program kegiatan yang sudah dianggarkan lewat APBD 2017 tidak bisa serta merta dibatalkan.
“Kalaupun program tersebut tidak jadi dilaksanakan, tentunya harus ada alasan yang jelas,” ujarnya.
Merasa kurang puas dengan jawaban dari legislatif, pengunjuk rasa akhirnya menuju pendopo Kabupaten Kudus untuk menyampaikan aspirasinya kepada Bupati Kudus Musthofa. (jn03/ant)
