SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta mengungkapkan rencana pengoperasian seluruh atau delapan koridor Batik Solo Trans (BST) pada tahun 2016 tertunda karena kucuran anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mencukupi.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkot Surakarta Yosca Herman Soedrajad di Solo, Selasa, mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran kepada Pemprov Jateng sebesar Rp15 miliar untuk pembelian bus BST dan feeder (pengumpan) BST, namun bantuan yang turun hanya Rp8,5 miliar.
“Kami mengajukan Rp15 miliar untuk menyelesaikan hingga koridor delapan, dengan peruntukkan Rp7,5 miliar untuk membeli bus sedang dan sisanya untuk bus kecil sebagai pengganti angkot (angkutan kota). Tapi karena cuma dapat Rp8,5 miliar nanti pembagiannya untuk bus sedangnya Rp5 miliar dan bus kecilnya Rp3,5 miliar,” katanya.
Ia mengatakan anggaran tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli tujuh unit bus sedang dan 10 unit bus kecil. Jumlah tersebut hanya bisa mencukupi untuk satu koridor saja. Itupun hanya separuh dari kebutuhan bus. Pasalnya, satu koridor setidaknya membutuhkan 15 hingga 20 unit bus.
“Ya kalau kemarin diberi Rp15 miliar kan bisa untuk dua koridor, tapi mau bagaimana lagi dapatnya juga segitu. Nanti sisanya kita mintakan ke pusat. Dan dengan kondisi ini, tahun ini paling hanya bisa nambah empat koridor saja, artinya cuma bisa sampai koridor enam saja, tidak bisa sampai delapan seperti yang direncanakan dulu,” katanya.
Terkait bantuan dari pemerintah pusat, Herman mengatakan telah mengajukan bantuan sebanyak 40 unit bus sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan di koridor lima dan enam, mengingat pada 2015 sudah ada bantuan sebanyak 15 unit bus dari pusat. Sedangkan dari APBD Kota Surakarta 2016 pihaknya juga mendapatkan anggaran sebesar Rp3,5 miliar.
“Yang 15 (bus) kemarin itu rencananya memang untuk koridor tiga dan empat, namun karena masih kurang, kita putuskan dijalankan di 2016 ini saja sekalian menunggu bus lainnya. Dengan kondisi ini, ya kami berharap 40 bus yang kami minta bisa dipenuhi,” katanya.
Herman mengatakan untuk pembangunan prasarana, pada tahun 2016 pihaknya mendapat anggaran dari APBD Kota sebesar Rp500 juta dan APBD Provinsi sebesar Rp1 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan halte, rambu dan marka.
“Ya yang provinsi informasinya sudah lelang. Dengan anggaran Rp1 miliar kalau untuk halte yang permanen bisa untuk 10 halte, karena satu halte itu butuh Rp100 juta. Tapi kalau untuk yang portabel bisa dapat banyak,” katanya.
Pelaksana Harian (Plh) Penjabat (Pj) Wali Kota Surakarta, Budi Yulistyanto mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tahun 2016 menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dari Pemprov Jawa Tengah senilai Rp37 miliar.
Ia mengatakan anggaran itu yang paling besar untuk penataan Koridor Gatot Subroto Rp15 miliar dan BST sebesar Rp8,5 miliar. Yang lain kecil-kecil, seperti pendidikan Rp7 miliar, bantuan pengadaan alat kesehatan di Laboratorium DKK (Dinas Kesehatan Kota) sebesar Rp1 miliar dan sisanya nanti untuk perbaikan jalan. (Jn16/ant)
