JEPARA, Jowonews.com – Pengusaha karaoke di kawasan Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, bersikukuh menolak rencana Pemkab Jepara yang akan menutup semua tempat usaha karaoke di Jepara pada 10 April nanti.
Pengusaha mengaku siap bernegosiasi dan bersedia memenuhi persyaratan, termasuk tak menjual miras di lokasi karaoke. Selain itu, pengusaha juga berkomintmen untuk menertibkan pakaian pemandu karaoke (PK). Serta menjamin tidak ada transaksi seksual antara tamu dengan PK, maupun penggunaan ruang karaoke (room) sebagai tempat mesum.
Hal itu disampaikan beberapa pengusaha karaoke di kawasan Pungkruk yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Karaoke Pungkruk (Papepung). Ketua paguyuban, Basuki menerangkan, jika memang peredaran miras ataupun dugaan transaksi seksual dijadikan alasan penutupan, maka pihaknya berkomitmen akan menetralisasi Pungkruk dari hal-hal itu.
Menurutnya, pengusaha mengaku siap jika Pemkab Jepara menginginkan tempat karaoke di Pungkruk tidak menjual miras. Pasalnya, berdasarkan kenyataan yang ada, tidak semua tamu yang datang membeli miras di tempat karaoke. ”Kebanyakan pengunjung malah membawa minuman beralkohol sendiri dari luar. Sebab harga miras di tempat karaoke memang jauh lebih mahal. Sebagian tamu malah mabuk terlebih dahulu sebelum datang ke Pungkruk,” paparnya, Selasa (24/3/2015).
Untuk penertiban pakaian PK, pengusaha sudah jauh-jauh hari membuat kebijakan agar PK berpakaian lebih sopan. Selain itu, juga menertibkan jam buka karaoke. ”Ada beberapa sanksi yang disepakati jika kesepakatan bersama tersebut dilanggar,” tandasnya.
Pasang Portal
Selain itu, lanjutnya, bukti komitmen pengusaha untuk menjaga kawasan Pungkruk adalah dengan memasang portal jalan di gapura masuk. Hal ini bertujuan untuk menambah pemasukan desa dari pengunjung Pungkruk, ataupun untuk menertibkan tamu. ”Banyak yang datang ke Pungkruk bukan untuk menjadi tamu ataupun berwisata laut. Sebab sering ada pasangan muda-mudi yang datang tengah malam untuk berpacaran di area yang sepi. Adanya portal tersebut bisa meminimalisasi,” tegasnya.
Ia menandaskan, solusi Pemkab setelah penutupan dengan memberi pelatihan kerja dinilai tidak efektif. Sebab selain mambutuhkan modal jika harus berwirausaha, lapangan kerja juga tidak dijamin. (JN01)
Editor : Iwud
