SEMARANG, Jowonews.com – Persoalan pembayaran gaji pensiun lewat rekening atau sering disebut rekeningisasi bagi para pensiunan perkebunan belum usai. Program dari Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) yang juga diwajibkan bagi seluruh karyawan dan direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) masih diprotes oleh beberapa pensiunan.
Tergabung dalam Persatuan Pensiunan Karyawan Perkebunan Republik Indinesia (P2KPRI) Jawa Tengah, beberapa pengurus menemui DPRD Provinsi Jateng pada Senin (4/4/2016). Hadir menemui, dari komisi B yang membidangi perindustrian dan energi, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah.
Pertemuan ishlah ini juga hadir Komisi E yang membidangi sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, mental dan spiritual. Serta dari pihak PTPN IX, Dinas Tenaga Kerja, dan Dapenbun.
Anggota Komisi B DPRD Jateng Ikhsan Mustofa yang ikut menemui perwakilan pensiunan itu, sempat meminta Dapenbun untuk menjaga komunikasi dengan para pensiunan yang telah banyak memberikan kontribusi saat masa kerjanya dulu.
“Sempat terlontar kata-kata “mereka” dan senada dengan merendahkan yang membuat saya sedih. Tolong jaga komunikasi karena mereka ini perlu dihargai kontribusinya,” ujar legislator dari PKS ini di depan audiens pertemuan.
Ikhsan juga meminta kepada para pensiunan yang hadir agar dapat menerima mekanisme yang ada karena pada prinsipnya pemerintah justru ingin memudahkan. “Rekeningisasi ini prinsipnya baik dan sebetulnya memudahkan,” pungkasnya.
Program rekeningisasi bagi pensiunan perkebunan di Jawa Tengah sebetulnya sudah jalan, dari total 15.753 pensiunan PTPN IX yang sudah menjalani rekeningisasi sebanyak lebih dari 11 ribu orang. Selain persoalan rekenengisasi ini, P2KPRI juga memprotes terkait BPJS dan penggantian tunjangan biaya rumah sakit yang dinilai tidak tepat waktu. (Jn01/Jn16)
