Semarang, Jowonews.com—Terkait perubahan nomenklatur (nama susunan) Kabinet Kerja pada kementerian mengharuskan Pemprov Jateng mensinergikana dengan pusat. Perubahan kementerian harus disesuaikan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau pun dinas di Jateng agar kebutuhan pelayanan masyarakat terlaksana dengan baik.
Menurut anggota Fraksi PKS DPRD Jateng Riyono mengatakan, perubahan nomenklatur harus segera dikaji dengan menyesuaikan sumber daya manusia (SDM) yang kini ada di Jateng. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus cepat merumuskan Struktur Organisasi dan Tatanan Kerja (SOTK) dalam tatanan anggaran pengusulan di 2015.
“Masalah penganggaran bisa dimasukkan dalam APBD murni 2015, lalu menyesuaikan SOTK. Dengan pemekaran di departemen pusat, kita tinggal bahas dengan DPR dengan menyesuaikan apa saja yang nanti akan disisnergikan,” ungkap Riyono di Gedung Berlian, Kamis (30/10).
Deklarator dan sekretaris Perhimpunan Petani, dan Nelayan Sejahtra (PPNSI) itu juga mengatakan, jangan sampai ada departemen atau kementerian yang hanya ada di pusat, namun tidak memiliki tangan dan kaki di daerah. Ia mencontohkan, seperti urusan sengketa tanah dan pengalihan lahan yang kini haanya ditangani oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). “SDM BPN terbatas, jadi kedepan harus diubah pelayanannya,” timpalnya.
Tak hanya itu, nomenklatur kementerian yang berubah yakni dibidang pendidikan karena terbelah konsentrasi menjadi dua. Kementerian yang dulunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kini menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah yang dijabat oleh Anies Baswedan. Masih terkait, yakni Kementerian Riset Teknologi (Kemenristek), dan Pendidikan Tinggi yang dijabat oleh M Nasir.
“Di bidang pendidikan, karena ada pemisahan, apakah akan ada pemecahan di Dinas Pendidikan atau tidak itu kelihatan. Kemudian jika ada yang digabung, maka jangan sampai kelembagaan saling tumpang tindih,” imbuhnya.
Kementerian yang digabung dalam Kabinet Kerja era Presiden Joko Widodo yakni Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup yang dijabat oleh Siti Nurbaya. Sebelumnya, dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dilaksanakan terpisah saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan penyesuaian nomenklatur di Jateng tak perlu buru-buru dilaksanakan. Ia berdalih kondisi Jateng dengan pusat juga sudah berbeda. “Kita akan menyesuaikan iya, tapi tidak perlu cepat-cepat merubah nomenklatur. Sekarang SOTK, sedang dalam tahapan ujian,” tutupnya. (JN01)
